Bayar PBB-P2 hingga 31 Juli, Warga Jakarta Otomatis Dapat Potongan 7,5%
Kamis, 04 Juni 2026 - 08:08 WIB
Perbedaan Nilai Tagihan di Kanal Pembayaran
Meski demikian, Morris Danny juga mengimbau wajib pajak agar tidak bingung jika melihat adanya perbedaan nilai antara Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dengan nilai tagihan aktual di kanal pembayaran. Hal ini dikarenakan potongan 7,5% tidak selalu ditampilkan secara terpisah atau eksplisit pada kanal-kanal pembayaran tertentu.
"Apabila nilai tagihan yang muncul saat akan membayar di ATM atau aplikasi digital lebih kecil dibandingkan nilai yang tertera dalam SPPT fisik, itu tandanya potongan otomatis sudah berjalan. Wajib pajak tidak perlu khawatir karena hak insentifnya dipastikan tetap terpenuhi," tambahnya.
Bebas Sanksi Administratif untuk Tunggakan Lama
Selain potongan untuk PBB-P2 tahun berjalan, Pemprov DKI Jakarta juga memberikan angin segar berupa pembebasan sanksi administratif bagi wajib pajak yang masih memiliki tunggakan PBB-P2 dari tahun-tahun sebelumnya. Melalui kebijakan ini, warga cukup membayar pokok pajaknya saja tanpa perlu memikirkan denda keterlambatan.
Meski demikian, Morris Danny juga mengimbau wajib pajak agar tidak bingung jika melihat adanya perbedaan nilai antara Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dengan nilai tagihan aktual di kanal pembayaran. Hal ini dikarenakan potongan 7,5% tidak selalu ditampilkan secara terpisah atau eksplisit pada kanal-kanal pembayaran tertentu.
"Apabila nilai tagihan yang muncul saat akan membayar di ATM atau aplikasi digital lebih kecil dibandingkan nilai yang tertera dalam SPPT fisik, itu tandanya potongan otomatis sudah berjalan. Wajib pajak tidak perlu khawatir karena hak insentifnya dipastikan tetap terpenuhi," tambahnya.
Bebas Sanksi Administratif untuk Tunggakan Lama
Selain potongan untuk PBB-P2 tahun berjalan, Pemprov DKI Jakarta juga memberikan angin segar berupa pembebasan sanksi administratif bagi wajib pajak yang masih memiliki tunggakan PBB-P2 dari tahun-tahun sebelumnya. Melalui kebijakan ini, warga cukup membayar pokok pajaknya saja tanpa perlu memikirkan denda keterlambatan.
Lihat Juga :