Bareng Polda Jateng, Komisi III DPR Bagi 36 Ribu Masker
Jum'at, 18 September 2020 - 10:56 WIB
"Adaptasi kebiasaan baru itu tidak sulit, Pemprov Jateng ini diminta menekan angka covid dalam dua minggu. Saya ingin sampaikan yang punya gula darah tinggi, hipertensi anda tidak klayapan harus banyak dirumah, dua penyakit ini yang angka kematiannya tinggi," terang Ganjar Pranowo.
Sementara itu, ketua Tim Kunker Komisi III DPR RI, Adies Kadir mengajak masyarakat untuk perang melawan corona.
"Saya agak kaget juga katanya Semarang angka covid paling tinggi. Saya agak deg-degan juga. Tapi saya sudah dapat penjelasan dari pak gubernur tenyata datanya tidak benar. Kawan kita banyak yang gugur terakhir teman kita di Sekda yang gugur, penggunaaan masker ini jangan dianggap remeh," ujar Adies.
Pihaknya juga meminta kepada pemerintah dan aparat penegak hukum untuk menghadirkan regulasi atau aturan sangsi bagi masyarakat yang melanggar. (Baga: Pemprov Jateng Dukung Gerakan Bersama Memakai Masker )
"Sementara sangsinya ada yang nyanyi ada yang nyapu. Harus ada regulasi ditingkat camat, kelurahan provinsi sama jadi tidak menbingungkan masyarkat, tempatnya yang digunakan untuk menegakan aturan itu juga harus diperhatikan jangan sampai jadi klaster baru corona," pungkasnya.
Sementara itu, ketua Tim Kunker Komisi III DPR RI, Adies Kadir mengajak masyarakat untuk perang melawan corona.
"Saya agak kaget juga katanya Semarang angka covid paling tinggi. Saya agak deg-degan juga. Tapi saya sudah dapat penjelasan dari pak gubernur tenyata datanya tidak benar. Kawan kita banyak yang gugur terakhir teman kita di Sekda yang gugur, penggunaaan masker ini jangan dianggap remeh," ujar Adies.
Pihaknya juga meminta kepada pemerintah dan aparat penegak hukum untuk menghadirkan regulasi atau aturan sangsi bagi masyarakat yang melanggar. (Baga: Pemprov Jateng Dukung Gerakan Bersama Memakai Masker )
"Sementara sangsinya ada yang nyanyi ada yang nyapu. Harus ada regulasi ditingkat camat, kelurahan provinsi sama jadi tidak menbingungkan masyarkat, tempatnya yang digunakan untuk menegakan aturan itu juga harus diperhatikan jangan sampai jadi klaster baru corona," pungkasnya.
(don)
Lihat Juga :