Bencana Ekologis Banjir Sumatera, Waketum Partai Perindo Serukan Tobat Ekologis dan Perbaikan Tata Kelola Nasional
Kamis, 04 Desember 2025 - 11:35 WIB
"Kita tidak bisa lagi menutup mata. Pembalakan hutan, khususnya illegal logging, eksploitasi alam tanpa batas, dan alih fungsi lahan yang tidak terkendali telah memperburuk kerentanan lingkungan di seluruh Sumatera. Mereka yang paling merasakan dampaknya adalah masyarakat yang termarginalkan," ujarnya.
Menurut Manik, negara harus hadir bukan hanya saat bencana terjadi, tetapi sebelum bencana muncul melalui kebijakan mitigasi yang kuat dan pengawasan yang konsisten. Perindo menilai bahwa pendanaan kebencanaan dalam APBN perlu ditingkatkan secara signifikan, bukan hanya untuk respons darurat tetapi juga untuk adaptasi iklim jangka panjang yang selama ini belum menjadi prioritas.
Baca Juga: Penerima BLT Kesra di Batam Naik 3 Kali Lipat, Penyaluran Terus Berlanjut
"Masalah logistik bencana juga tidak boleh lagi dianggap persoalan teknis semata. Banyak daerah masih menghadapi stok terbatas, distribusi lambat, dan koordinasi yang kurang efektif," kata Manik.
Manik menambahkan, ketika waktu respons menentukan keselamatan warga, kegagalan seperti ini menunjukkan perlunya kepemimpinan nasional yang lebih solid, lebih disiplin, dan lebih berorientasi pada hasil.
Ia menegaskan bahwa ruang reformasi yang selama ini tertunda harus segera dieksekusi, mulai dari digitalisasi sistem peringatan dini hingga penegakan standar kesiapsiagaan pemerintah daerah. Manik juga menegaskan bahwa kepemimpinan BNPB perlu diperkuat, termasuk di antaranya dalam skema komunikasi hingga tata kelola bantuan yang efektif.
Menurut Manik, negara harus hadir bukan hanya saat bencana terjadi, tetapi sebelum bencana muncul melalui kebijakan mitigasi yang kuat dan pengawasan yang konsisten. Perindo menilai bahwa pendanaan kebencanaan dalam APBN perlu ditingkatkan secara signifikan, bukan hanya untuk respons darurat tetapi juga untuk adaptasi iklim jangka panjang yang selama ini belum menjadi prioritas.
Urai Penghambat Kebijakan
Manik menekankan adanya persoalan struktural yang menghambat efektivitas kebijakan, termasuk regulasi turunan yang tidak kunjung rampung, lemahnya implementasi kebijakan, hingga tumpang tindih kewenangan di antara lembaga seperti BNPB, BPBD, dan Kementerian Sosial. Menurutnya, banyak pemerintah daerah tidak memiliki SOP yang memadai untuk menghadapi bencana, dan minimnya latihan serta simulasi rutin menambah kerentanan masyarakat.Baca Juga: Penerima BLT Kesra di Batam Naik 3 Kali Lipat, Penyaluran Terus Berlanjut
"Masalah logistik bencana juga tidak boleh lagi dianggap persoalan teknis semata. Banyak daerah masih menghadapi stok terbatas, distribusi lambat, dan koordinasi yang kurang efektif," kata Manik.
Manik menambahkan, ketika waktu respons menentukan keselamatan warga, kegagalan seperti ini menunjukkan perlunya kepemimpinan nasional yang lebih solid, lebih disiplin, dan lebih berorientasi pada hasil.
Ia menegaskan bahwa ruang reformasi yang selama ini tertunda harus segera dieksekusi, mulai dari digitalisasi sistem peringatan dini hingga penegakan standar kesiapsiagaan pemerintah daerah. Manik juga menegaskan bahwa kepemimpinan BNPB perlu diperkuat, termasuk di antaranya dalam skema komunikasi hingga tata kelola bantuan yang efektif.
Lihat Juga :