Warga Wawonii Minta Solusi Cepat setelah Operasi Tambang Nikel Dihentikan

Dalam audiensi di Kementerian Kehutanan, perwakilan dari Direktorat Planologi Kemenhut, Faisal menjelaskan bahwa pencabutan izin GKP merupakan konsekuensi hukum dari putusan MA yang mengabulkan gugatan sebagian warga terhadap aktivitas tambang di kawasan hutan Wawonii. "Pencabutan izin dilakukan sesuai keputusan pengadilan. Gugatan awalnya juga diajukan oleh warga setempat," kata Faisal.

Rio Labarase, salah satu warga yang mengaku berasal dari Desa Roko-roko, Kabupaten Konawe Kepulauan menyatakan, selama ini masyarakat dibuat bimbang atas tudingan pencemaran lingkungan. "Kalau memang ada pencemaran lingkungan, mengapa PT GKP dua tahun berturut-turut dapat penghargaan lingkungan dan tetap melakukan reklamasi kemudian. Berbagai upaya-upaya untuk menyejahterakan masyarakat PT GKP laksanakan, Pak," kata Rio dalam audiensi.

Bahkan perusahaan tambang di Pulau Wawonii tersebut diakui Rio telah membantu memperbaiki infrastruktur yang rusak seperti jalan desa dan pembangunan menara BTS. "Karena memang masyarakat sana itu bisa merasakan manfaat masuknya memang investasi di sana. Sinyal, listrik itu baru ada ketika perusahaan ini masuk," katanya.

Hingga kini, pemerintah belum memberikan keputusan baru terkait izin tambang di Pulau Wawonii. Warga berharap Kementerian Kehutanan serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dapat mencari jalan tengah agar kegiatan ekonomi masyarakat tetap berjalan tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan.