Rudy Djamaluddin Ingatkan Protokol Kesehatan Saat Sensus Penduduk
Selasa, 08 September 2020 - 18:10 WIB
Pj Wali Kota Makassar Rudy Djamaluddin saat menerima Perwakilan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar di Balaikota Makassar, Selasa (8/9/2020). Foto: Istimewa
MAKASSAR - Pj Wali Kota Makassar, Rudy Djamaluddin mengapresiasi langkah Badan Pusat Statistik Kota Makassar yang melakukan sensus penduduk 2020 dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.
Menurutnya, ketersediaan data penduduk sangat strategis dalam menentukan setiap proses kebijakan yang di keluarkan oleh pemerintah.
“ Sensus penduduk merupakan program nasional yang harus didukung bersama, hanya saja di masa pandemi ini protokol kesehatan harus tetap menjadi hal utama yang harus didahulukan,” ujar Rudy saat berbicara dengan perwakilan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar di Balaikota Makassar , Selasa (8/9/2020).
Rudy berharap, ke depan sistem database kependudukan harus terintegrasi dengan seluruh stakholder yang terkait, sehingga sistem verifikasi data lebih akurat dan terjaga keamanannnya.
"Basis data itu pondasi untuk kesuksesan suatu pelayanan dan kebijakan pemerintah daerah. Kalau data kacau, keputusan selanjutnya pasti kacau," kata Rudy.
Rudy juga mengusulkan Indonesia kedepannya bisa memiliki data tunggal akurat berbasis kependudukan. Tujuannya untuk memudahkan masyarakat jika menemukan kendala administrasi.
"Jadi kalau ada data tunggal akurat, kalau ada orang misalnya urus SIM atau mengajukan kredit di bank, tidak perlu lagi ada surat pengantar. Administrasi kita belum praktis, bahkan terkadang orang yang dalam keadaan darurat di Rumah Sakit, bisa jadi terlambat ditangani karena proses administrasi," pungkasnya.
Kepala Pelaksana Harian BPS Makassar, Hafid mengatakan, para petugas BPS dalam menjalankan aktivitasnya menjamin kondisi kesehatannya. Tak hanya itu, BPS Makassar juga melakukan penerapan protokol kesehatan COVID-19 saat mengujungi rumah-rumah warga.
"Ada 854 petugas kami yang tersebar di 15 kecamatan dijamin bebas covid-19. Sebelum ke lapangan kita rapid test dulu. Jika ada reaktif, kita istirahatkan. Petugas kami juga dilengkapi Alat Pelindung Diri (APD) seperti masker, sarung tangan, handsanitizer, dan perlengkapan yang selalu dijaga kebersihannya," kata Hafid.
Ia berharap, sensus penduduk 2020 yang dikerjakan dari 1 hingga 25 September mendatang bisa mencapai target 100 persen. Saat ini pihaknya baru mencapai 30% atau 148.000 KK, dari total target 336.389 KK. Ia menambakan, sensus penduduk saat ini dirancang lebih sederhana yang awalnya 22 pertanyaan menjadi empat pertanyaaan. Diantaranya jumlah penduduk, alamat, jenis kelamin dan kepemilikan NIK.
Menurutnya, ketersediaan data penduduk sangat strategis dalam menentukan setiap proses kebijakan yang di keluarkan oleh pemerintah.
“ Sensus penduduk merupakan program nasional yang harus didukung bersama, hanya saja di masa pandemi ini protokol kesehatan harus tetap menjadi hal utama yang harus didahulukan,” ujar Rudy saat berbicara dengan perwakilan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar di Balaikota Makassar , Selasa (8/9/2020).
Rudy berharap, ke depan sistem database kependudukan harus terintegrasi dengan seluruh stakholder yang terkait, sehingga sistem verifikasi data lebih akurat dan terjaga keamanannnya.
"Basis data itu pondasi untuk kesuksesan suatu pelayanan dan kebijakan pemerintah daerah. Kalau data kacau, keputusan selanjutnya pasti kacau," kata Rudy.
Rudy juga mengusulkan Indonesia kedepannya bisa memiliki data tunggal akurat berbasis kependudukan. Tujuannya untuk memudahkan masyarakat jika menemukan kendala administrasi.
"Jadi kalau ada data tunggal akurat, kalau ada orang misalnya urus SIM atau mengajukan kredit di bank, tidak perlu lagi ada surat pengantar. Administrasi kita belum praktis, bahkan terkadang orang yang dalam keadaan darurat di Rumah Sakit, bisa jadi terlambat ditangani karena proses administrasi," pungkasnya.
Kepala Pelaksana Harian BPS Makassar, Hafid mengatakan, para petugas BPS dalam menjalankan aktivitasnya menjamin kondisi kesehatannya. Tak hanya itu, BPS Makassar juga melakukan penerapan protokol kesehatan COVID-19 saat mengujungi rumah-rumah warga.
"Ada 854 petugas kami yang tersebar di 15 kecamatan dijamin bebas covid-19. Sebelum ke lapangan kita rapid test dulu. Jika ada reaktif, kita istirahatkan. Petugas kami juga dilengkapi Alat Pelindung Diri (APD) seperti masker, sarung tangan, handsanitizer, dan perlengkapan yang selalu dijaga kebersihannya," kata Hafid.
Ia berharap, sensus penduduk 2020 yang dikerjakan dari 1 hingga 25 September mendatang bisa mencapai target 100 persen. Saat ini pihaknya baru mencapai 30% atau 148.000 KK, dari total target 336.389 KK. Ia menambakan, sensus penduduk saat ini dirancang lebih sederhana yang awalnya 22 pertanyaan menjadi empat pertanyaaan. Diantaranya jumlah penduduk, alamat, jenis kelamin dan kepemilikan NIK.
(agn)
tulis komentar anda