Kasus Ayam Goreng Widuran Solo, Prof Henry: Tindak Tegas dan Pidanakan Pemilik Toko

Ketua DPP Ormas MKGR ini mengatakan, esensi masalah adalah soal kejujuran. Publik tetap berhak tahu apa yang mereka konsumsi itu sudah memenuhi standar higenitas, gizi, aman, serta memenuhi syariah Islam karena konsumenmya jamak adalah muslim.

"Saya mengapresiasi langkah cepat Wali Kota Solo Respati Ahmad Ardianto yang menutup sementara warung tersebut pada 26 Mei 2025. Bukan hanya menutup sementara, namun Wali Kota juga menggelar asesmen kehalalan bersama BPOM, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, dan Kanwil Kemenag Jateng," kata Doktor UNS ini.

"Keputusan Pak Wali Kota Respati tepat untuk meredakan situasi. Tapi, kita butuh langkah lebih jauh agar kasus seperti ini tidak terulang,” tambah pengacara kondang yang juga Wakil Ketua Dewan Pembina Kongres Advokat Indonesia (KAI) ini.

Golkar Dorong Pemerintah Asesmen Label Halal

Penasehat Ahli Balitbang DPP Partai Golkar ini menyebutkan bahwa dirinya dan partainya akan mendorong edukasi transparansi produk UMKM dan UKM yang berbasis syariah atau sesuai standar halal.

Henry menegaskan setiap kegiatan ekonomi saat ini harus memahami arti penting label halal maupun nonhalal serta mekanisme mendapatkan label itu secara sah dari lembaga otoritas negara.

Doktor Universitas Borobudur ini menuturkan partai politik pun sejatinya bisa mengambil peran penting dalam mendorong pelatihan gratis dan pendampingan UMKM maupun UKM di Indonesia untuk mematuhi standar transparansi tanpa terbebani biaya besar.