Kebut Tes PCR Massal, Jateng Siap Gandeng Laboratorium Swasta
Senin, 07 September 2020 - 22:31 WIB
Gubernur Ganjar Pranowo saat rapat percepatan penanganan Covid-19 di gedung A lantai 2 kompleks Pemprov Jateng, Senin (7/9/2020). Foto : Dok Humas Pemprov Jateng
SEMARANG - Upaya pemerintah Jawa Tengah memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dengan mengebut tes PCR massal terkendala. Sejumlah laboratorium PCR yang ada di Jateng mengeluhkan ketersediaan barang habis pakai.
Persoalan-persoalan itu dibahas serius oleh Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo saat rapat percepatan penanganan COVID-19 di gedung A lantai 2 kompleks Pemprov Jateng, Senin (7/9/2020). Ganjar mengatakan, tidak menutup kemungkinan akan menggandeng pihak swasta untuk mendorong target 5000 tes PCR dalam sehari.
"Tadi ketemu masalahnya, kenapa tes PCR sulit didorong. Ternyata, ada beberapa problem di laboratorium. Kebanyakan mengeluhkan barang habis pakai, seperti reagen dan sebagainya yang ternyata belum tercover penuh. Ini butuh dicover, kalau tidak, mereka akan lambat kerjanya," kata Ganjar.
Akan tetapi, pemerintah cukup kesulitan memenuhi kebutuhan itu. Maka, ia membuka ruang adanya kerjasama dengan laboratorium swasta guna percepatan proses pengetesan massal.(Baca juga : Cegah Klaster Pilkada, Ganjar Warning KPU Perketat Protokol Kesehatan )
"Kalau memang lab pemerintah tidak mampu, ya kita ajak swasta saja. Kalau sama-sama satu pemeriksaan swab nominalnya Rp1 juta atau Rp1,5 juta, ya sudah kasih swasta saja biar mengerjakan. Kalau kita memang sulit mendapatkan reagen dan barang habis pakai lain, ya kasih swasta saja. Nanti sistemnya reimburse," jelasnya.
Menurutnya, dengan pola selama ini, pemerintah akan sulit mengejar target percepatan pengecekan spesimen. Padahal, kecepatan pengecekan itu akan berdampak pada berbagai hal, termasuk penanganan pasien COVID-19 dan manajemen rumah sakit.
"Selama ini, Dinkes kami mengadakan sendiri repot, tidak ada barangnya. Kalau tetap seperti ini, nanti ndak selesai-selesai," ucapnya.(Baca juga : Waduh Gawat, 96 anggota Bawaslu Boyolali Positif COVID-19 )
Dengan menggandeng laboratorium swasta, maka percepatan itu bisa dilakukan. Misalnya untuk seluruh komponen pengecekan dibutuhkan anggaran Rp1-1,5 juta, maka pemerintah bisa membayar untuk kepentingan itu.
"Kita ndak usah repot kulakan, tinggal bayar. Fair. Itu bisa didorong achievmentnya, jadi mereka bisa kita kejar untuk pemenuhan target," tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jateng, Yulianto Prabowo menerangkan, selain bahan habis pakai, sejumlah laboratorium PCR di Jateng juga kekurangan tenaga. Pihaknya sudah berupaya melakukan penambahan, tapi tetap saja belum mencukupi.
"Sehingga, itu menjadi problem laboratorium untuk melaksanakan tugas pengecekan sesuai target yang ditetapkan," pungkasnya.
Persoalan-persoalan itu dibahas serius oleh Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo saat rapat percepatan penanganan COVID-19 di gedung A lantai 2 kompleks Pemprov Jateng, Senin (7/9/2020). Ganjar mengatakan, tidak menutup kemungkinan akan menggandeng pihak swasta untuk mendorong target 5000 tes PCR dalam sehari.
"Tadi ketemu masalahnya, kenapa tes PCR sulit didorong. Ternyata, ada beberapa problem di laboratorium. Kebanyakan mengeluhkan barang habis pakai, seperti reagen dan sebagainya yang ternyata belum tercover penuh. Ini butuh dicover, kalau tidak, mereka akan lambat kerjanya," kata Ganjar.
Akan tetapi, pemerintah cukup kesulitan memenuhi kebutuhan itu. Maka, ia membuka ruang adanya kerjasama dengan laboratorium swasta guna percepatan proses pengetesan massal.(Baca juga : Cegah Klaster Pilkada, Ganjar Warning KPU Perketat Protokol Kesehatan )
"Kalau memang lab pemerintah tidak mampu, ya kita ajak swasta saja. Kalau sama-sama satu pemeriksaan swab nominalnya Rp1 juta atau Rp1,5 juta, ya sudah kasih swasta saja biar mengerjakan. Kalau kita memang sulit mendapatkan reagen dan barang habis pakai lain, ya kasih swasta saja. Nanti sistemnya reimburse," jelasnya.
Menurutnya, dengan pola selama ini, pemerintah akan sulit mengejar target percepatan pengecekan spesimen. Padahal, kecepatan pengecekan itu akan berdampak pada berbagai hal, termasuk penanganan pasien COVID-19 dan manajemen rumah sakit.
"Selama ini, Dinkes kami mengadakan sendiri repot, tidak ada barangnya. Kalau tetap seperti ini, nanti ndak selesai-selesai," ucapnya.(Baca juga : Waduh Gawat, 96 anggota Bawaslu Boyolali Positif COVID-19 )
Dengan menggandeng laboratorium swasta, maka percepatan itu bisa dilakukan. Misalnya untuk seluruh komponen pengecekan dibutuhkan anggaran Rp1-1,5 juta, maka pemerintah bisa membayar untuk kepentingan itu.
"Kita ndak usah repot kulakan, tinggal bayar. Fair. Itu bisa didorong achievmentnya, jadi mereka bisa kita kejar untuk pemenuhan target," tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jateng, Yulianto Prabowo menerangkan, selain bahan habis pakai, sejumlah laboratorium PCR di Jateng juga kekurangan tenaga. Pihaknya sudah berupaya melakukan penambahan, tapi tetap saja belum mencukupi.
"Sehingga, itu menjadi problem laboratorium untuk melaksanakan tugas pengecekan sesuai target yang ditetapkan," pungkasnya.
(nun)
tulis komentar anda