Konflik Agraria, Tanah Adat dan Milik Rakyat Butuh Perlindungan
Jum'at, 04 September 2020 - 20:59 WIB
Mantan Menko Perekonomian dan Industri era Presiden Keempat RI Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, Rizal Ramli menyoroti soal konflik agraria. Foto/Ist.
PONTIANAK - Mantan Menko Perekonomian dan Industri era Presiden Keempat RI, Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, Rizal Ramli mengatakan, konflik agraria gampang terjadi karena pemerintah tidak sungguh-sungguh mengakui hak adat maupun tanah milik rakyat.
(Baca juga: Uang Rampokan Tertinggal, Perampok Sadis Pingsan di Polres Kobar )
Karena itu, mantan anggota tim panel penasihat ekonomi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) yang karib disapa RR ini menegaskan, bahwa apa pun akan dilanggar pemerintah untuk kepentingan investor.
"Jadi, ini tidak adil dan tidak benar," kata Rizal dalam webinar Ngopi Bareng RR Edisi V bersama jurnalis Kota Pontianak, bertajuk "Konflik Agraria di Tengah Ancaman Krisis Pangan Akibat Pandemi Corona, Apa Jadinya?", Jumat (4/09/2020).
RR mengatakan solusinya tidak terlalu sulit bila pemerintah betul-betul mengakui tanah adat , rakyat dan masyarakat, baik yang sudah punya sertifikat atau hanya girik atau batasan-batasan yang ditentukan adat.
RR bercerita soal pengalamannya saat menjadi menteri di era Gus Dur. Menurut Rizal, filosofi yang diterapkan Gus Dur kala itu adalah bila terjadi konflik antara orang besar dengan rakyat maka yang harus dibela adalah masyarakat. Sebab, kata dia, orang besar memiliki berbagai sumber daya, sementara rakyat sangat lemah.
"Jadi, zaman Gus Dur itu kalau ada konflik rakyat sama yang besar maka kami berupaya membela rakyat," cerita RR. (Baca juga: Dikejar Polisi, Buronan Sembunyi di Lemari Es Rumah Karaoke )
Namun, mantan Menko Kemaritiman dan Investasi periode pertama Presiden Jokowi itu menyayangkan terkadang kepentingan investor dianggap lebih penting dari segala-galanya. Sementara, kata dia, kepentingan rakyat di-ignore atau dinomorsepuluhkan.
"Oknum-oknum penguasa dalam berbagai konflik agraria juga terkesan selalu berpihak kepada investor , yang besar-besar, tidak ada keinginan melindungi rakyat dan memberikan keadilan," kata RR.
(Baca juga: Uang Rampokan Tertinggal, Perampok Sadis Pingsan di Polres Kobar )
Karena itu, mantan anggota tim panel penasihat ekonomi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) yang karib disapa RR ini menegaskan, bahwa apa pun akan dilanggar pemerintah untuk kepentingan investor.
"Jadi, ini tidak adil dan tidak benar," kata Rizal dalam webinar Ngopi Bareng RR Edisi V bersama jurnalis Kota Pontianak, bertajuk "Konflik Agraria di Tengah Ancaman Krisis Pangan Akibat Pandemi Corona, Apa Jadinya?", Jumat (4/09/2020).
RR mengatakan solusinya tidak terlalu sulit bila pemerintah betul-betul mengakui tanah adat , rakyat dan masyarakat, baik yang sudah punya sertifikat atau hanya girik atau batasan-batasan yang ditentukan adat.
RR bercerita soal pengalamannya saat menjadi menteri di era Gus Dur. Menurut Rizal, filosofi yang diterapkan Gus Dur kala itu adalah bila terjadi konflik antara orang besar dengan rakyat maka yang harus dibela adalah masyarakat. Sebab, kata dia, orang besar memiliki berbagai sumber daya, sementara rakyat sangat lemah.
"Jadi, zaman Gus Dur itu kalau ada konflik rakyat sama yang besar maka kami berupaya membela rakyat," cerita RR. (Baca juga: Dikejar Polisi, Buronan Sembunyi di Lemari Es Rumah Karaoke )
Namun, mantan Menko Kemaritiman dan Investasi periode pertama Presiden Jokowi itu menyayangkan terkadang kepentingan investor dianggap lebih penting dari segala-galanya. Sementara, kata dia, kepentingan rakyat di-ignore atau dinomorsepuluhkan.
"Oknum-oknum penguasa dalam berbagai konflik agraria juga terkesan selalu berpihak kepada investor , yang besar-besar, tidak ada keinginan melindungi rakyat dan memberikan keadilan," kata RR.
tulis komentar anda