Putusan DKPP Pecat Ketua KPU dan Bawaslu Brebes Diapresiasi
Rabu, 22 Januari 2025 - 12:01 WIB
Putusan DKPP yang memecat Ketua KPU Brebes Manja Lestari Damanik dan Ketua Bawaslu Brebes Trio Pahlevi mendapat apresiasi. Foto: Dok SINDOnews
JAKARTA - Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang memecat Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Brebes Manja Lestari Damanik dan Ketua Bawaslu Brebes Trio Pahlevi mendapat apresiasi. Keduanya terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP).
Sanksi tersebut dibacakan Ketua Majelis Heddy Lugito dalam sidang pembacaan putusan sebanyak lima perkara di Ruang Sidang DKPP Jakarta, Senin (20/1/2025).
Sidang tersebut dipimpin Ketua Majelis Heddy Lugito dan Anggota Majelis terdiri dari J Kristiadi, Ratna Dewi Pettalolo, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, dan Muhammad Tio Aliansyah.
YLBH Garuda Kencana Indonesia Cabang Tegal Agus Winarko mengapresiasi putusan DKPP tersebut. Menurut dia, seharusnya penyelenggara pemilu di Kabupaten Brebes memiliki rasa malu, karena berdasarkan putusan DKPP keduanya telah melanggar kode etik saat Pemilu 2024.
"Seharusnya punya rasa malu, sudah ada keputusan DKPP yang menyatakan bersalah berarti penyelenggara pemilu menunjukkan tidak kredibel dalam menjalankan tugas," ujar Agus, Selasa (21/1/2025).
Dia mengatakan, perkara yang diadukan itu perihal dugaan bagi-bagi uang untuk menggelembungkan suara salah satu Caleg DPR dari PDIP. Bagi-bagi uang itu melalui KPU dan Bawaslu Kabupaten Brebes. Nantinya uang itu dibagikan ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).
"Amar putusannya Majelis Hakim DKPP mengungkap soal itu terbukti bagi-bagi uang untuk menggelembungkan suara Caleg PDIP No 8, itu kalimatnya seperti itu jadi bukan karangan saya," kata Agus yang juga kuasa hukum dari pengadu perkara yakni Muamar Riza Pahlevi, Yunus Awaludin Zaman, dan Karno Roso.
Diketahui, DKPP juga memberikan sanksi peringatan keras terakhir kepada anggota KPU yakni Wahadi (teradu 2), Aniq Kanafillah Aziz (teradu 3), dan Muhammad Taufik ZE (teradu 4). Sementara, anggota KPU M Muarofah (teradu 6) diputuskan direhabilitasi nama baiknya.
Sanksi tersebut dibacakan Ketua Majelis Heddy Lugito dalam sidang pembacaan putusan sebanyak lima perkara di Ruang Sidang DKPP Jakarta, Senin (20/1/2025).
Sidang tersebut dipimpin Ketua Majelis Heddy Lugito dan Anggota Majelis terdiri dari J Kristiadi, Ratna Dewi Pettalolo, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, dan Muhammad Tio Aliansyah.
YLBH Garuda Kencana Indonesia Cabang Tegal Agus Winarko mengapresiasi putusan DKPP tersebut. Menurut dia, seharusnya penyelenggara pemilu di Kabupaten Brebes memiliki rasa malu, karena berdasarkan putusan DKPP keduanya telah melanggar kode etik saat Pemilu 2024.
"Seharusnya punya rasa malu, sudah ada keputusan DKPP yang menyatakan bersalah berarti penyelenggara pemilu menunjukkan tidak kredibel dalam menjalankan tugas," ujar Agus, Selasa (21/1/2025).
Dia mengatakan, perkara yang diadukan itu perihal dugaan bagi-bagi uang untuk menggelembungkan suara salah satu Caleg DPR dari PDIP. Bagi-bagi uang itu melalui KPU dan Bawaslu Kabupaten Brebes. Nantinya uang itu dibagikan ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).
"Amar putusannya Majelis Hakim DKPP mengungkap soal itu terbukti bagi-bagi uang untuk menggelembungkan suara Caleg PDIP No 8, itu kalimatnya seperti itu jadi bukan karangan saya," kata Agus yang juga kuasa hukum dari pengadu perkara yakni Muamar Riza Pahlevi, Yunus Awaludin Zaman, dan Karno Roso.
Diketahui, DKPP juga memberikan sanksi peringatan keras terakhir kepada anggota KPU yakni Wahadi (teradu 2), Aniq Kanafillah Aziz (teradu 3), dan Muhammad Taufik ZE (teradu 4). Sementara, anggota KPU M Muarofah (teradu 6) diputuskan direhabilitasi nama baiknya.
Lihat Juga :
tulis komentar anda