Tudingan Kekuatan Hitam di Pilkada Surabaya, Begini Kata Pengamat Politik
Selasa, 01 September 2020 - 04:30 WIB
Pengamat politik Pangi Syarwi menanggapi pernyataan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto yang menyebut ada gejala-gejala yang tidak sehat menjelang Pilkada Kota Surabaya pada 9 Desember 2020. Foto/Ilustrasi/SINDOnews
JAKARTA - Pengamat politik Pangi Syarwi menanggapi pernyataan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto yang menyebut ada gejala-gejala yang tidak sehat menjelang Pilkada Kota Surabaya pada 9 Desember 2020. Hasto menyebut ada gejala menggunakan politik uang, menggunakan politik kekuasaan, dan menggunakan adanya kekuatan-kekuatan yang hitam. (Baca juga: PDIP Sebut Ada Kekuatan Hitam di Pilkada Surabaya)
Menanggapi hal itu, Pangi Syarwi mengingatkan Hasto bahwa semua parpol sama saja dalam soal pendanaan politik. "Hampir semua partai mengalami persoalan klasik yang sama (pendanaan). Saya pikir semua partai lagunya sama, butuh bandar/sponsor dari cukong untuk maju memenangkan Pilkada . Karena pembiayaan Pilkada kita itu tinggi," ujar Pangi, Senin (31/8/2020). (Baca juga: Digeruduk Edo Kondologit dan Kerabat, Ini Jawaban Kapolres Sorong Kota)
Lebih lanjut, Pangi mengatakan bahwa realitas politik di Indonesia memang mamaksa calon kepala daerah harus mau mengeluarkan uang. Seorang calon kepala daerah tak cukup hanya bermodal janji dan gagasan politik saja.
"Untuk rakyat memilih, butuh uang dan sembako. Kalau kita hanya jual gagasan dan ide, dibilang calon kepala daerah sinting, bahkan ditertawakan menjadi bahan ejekan dan lelucon politik. Itulah keadaan sekarang dan realitas politik," katanya.
Pangi menjelaskan jika pendanaan politik yang dari pemodal bisa saja dihentikan dari perpolitikan di Indonesia. Salah satu caranya adalah dengan negara memberikan dana untuk politisi dan melarang pembiayaan dari para cukong.
"Bisa diputus mata rantai soal bantuan cukong dan donatur politik dibatasi untuk pembiayaan pilkada. harus ada bantuan dari pemerintah atau negara sehingga memutus mata rantai cukong yang membiayai kepala daerah," tandasnya.
Menanggapi hal itu, Pangi Syarwi mengingatkan Hasto bahwa semua parpol sama saja dalam soal pendanaan politik. "Hampir semua partai mengalami persoalan klasik yang sama (pendanaan). Saya pikir semua partai lagunya sama, butuh bandar/sponsor dari cukong untuk maju memenangkan Pilkada . Karena pembiayaan Pilkada kita itu tinggi," ujar Pangi, Senin (31/8/2020). (Baca juga: Digeruduk Edo Kondologit dan Kerabat, Ini Jawaban Kapolres Sorong Kota)
Lebih lanjut, Pangi mengatakan bahwa realitas politik di Indonesia memang mamaksa calon kepala daerah harus mau mengeluarkan uang. Seorang calon kepala daerah tak cukup hanya bermodal janji dan gagasan politik saja.
"Untuk rakyat memilih, butuh uang dan sembako. Kalau kita hanya jual gagasan dan ide, dibilang calon kepala daerah sinting, bahkan ditertawakan menjadi bahan ejekan dan lelucon politik. Itulah keadaan sekarang dan realitas politik," katanya.
Pangi menjelaskan jika pendanaan politik yang dari pemodal bisa saja dihentikan dari perpolitikan di Indonesia. Salah satu caranya adalah dengan negara memberikan dana untuk politisi dan melarang pembiayaan dari para cukong.
"Bisa diputus mata rantai soal bantuan cukong dan donatur politik dibatasi untuk pembiayaan pilkada. harus ada bantuan dari pemerintah atau negara sehingga memutus mata rantai cukong yang membiayai kepala daerah," tandasnya.
(shf)
tulis komentar anda