DTKS Dianggap Tak Akurat, Pemerintah Diminta Mutakhirkan Data Penerima Bansos
Sabtu, 02 Mei 2020 - 16:39 WIB
Menurut Intan, sejak Maret 2020 pemerintah pusat telah mengalokasikan dana Rp405,1 triliun untuk mengatasi COVID-19. Realokasi APBN tersebut dianggarkkan untuk penanganan kesehatan, dukungan untuk dunia usaha, termasuk jaring pengaman sosial yang dianggarkan Rp110 triliun. Dana tersebut dibelanjakan dalam bentuk bantuan PKH, bantuan tunai langsung, sembako dan lain-lain.
Jumlah itu belum termasuk dana bansos dari anggaran daerah. Namun, basis data yang masih amburadul membuat bantuan jaring pengaman sosial ini tidak tepat sasaran. Dicontohkan, di beberapa wilayah ada orang kaya yang mendapat bantuan. Bahkan, pegawai negeri sipil (PNS) aktif, pensiunan PNS, dan orang yang sudah meninggal masih tercatat sebagai penerima.
"Ini masalah besar bagi bangsa ini. Persoalan ini harus dibereskan agar tidak terkesan semua berlindung pada pandemi COVID-19," kata wakil Rakyat Dapil Jabar VI Kota Depok dan Kota Bekasi ini.
Intan mengatakan integrasi, akurasi, dan pemutakhiran data penerima Bansos merupakan keharusan. Sebab akan mempermudah tugas pemerintah sendiri. ”Jadi mempermudah proses pelayanan publik hingga pemenuhan kesejahteraan bagi masyarakat," pungkasnya.
Jumlah itu belum termasuk dana bansos dari anggaran daerah. Namun, basis data yang masih amburadul membuat bantuan jaring pengaman sosial ini tidak tepat sasaran. Dicontohkan, di beberapa wilayah ada orang kaya yang mendapat bantuan. Bahkan, pegawai negeri sipil (PNS) aktif, pensiunan PNS, dan orang yang sudah meninggal masih tercatat sebagai penerima.
"Ini masalah besar bagi bangsa ini. Persoalan ini harus dibereskan agar tidak terkesan semua berlindung pada pandemi COVID-19," kata wakil Rakyat Dapil Jabar VI Kota Depok dan Kota Bekasi ini.
Intan mengatakan integrasi, akurasi, dan pemutakhiran data penerima Bansos merupakan keharusan. Sebab akan mempermudah tugas pemerintah sendiri. ”Jadi mempermudah proses pelayanan publik hingga pemenuhan kesejahteraan bagi masyarakat," pungkasnya.
(muh)
Lihat Juga :