Perlu Kerja Sama Antar-Pemda untuk Bantu Para Perantau

JAKARTA - Kepala Bidang Advokasi Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno mengatakan, tidak bisa dipungkiri banyak perantau di Jabodetabek yang belum mendapatkan bantuan sosial (bansos) dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kondisi itu membuat sebagian dari mereka memilih mudik.

“Persediaan hidup semakin menipis maka memilih pulang kampung dirasa lebih aman dan nyaman. Ketimbang hidup di perantauan tidak bisa makan sampai waktu kapan,” kata Djoko ( Baca:Karyawan Meninggal karena Corona, Sampoerna Setop Sementara Produksi )

Djoko mendorong pemerintah tidak hanya melarang mudik, tetapi juga harus memberikan jalan keluar agar kehidupan perantau tetap terjamin hingga pandemi Covid-19 mereda.

“Jalan keluarnya membangun solidaritas sosial di kalangan masyarakat untuk menjaga warga masyarakat yang tidak mampu di wilayah Jabodetabek agar tidak mudik. Ada upaya memberikan pertolongan bagi perantau seperti ini, sehingga kehidupan selama berada di perantauan tetap terbangun,” tuturnya.

Djoko berharap ada crisis centre untuk mewadahi permasalahan warga perantauan di wilayah Jabodetabek yang mengalami masalah kemampuan finansial. Mereka sudah tidak memiliki biaya untuk makan sehari-hari dan membayar sewa atau kontrak tempat penginapan.



“Jika dibebankan ke pemda di wilayah Jabodetabek cukup memberatkan. Mengurus warganya sendiri juga belum tentu tuntas. Perlu kerja sama antara pemda di Jabodetabek dengan pemerintah pusat dan pemda asal para perantau ini,” katanya.