Awasi Pilkada Banten, HMI Serang Ingatkan Netralitas ASN dan Penegak Hukum
Minggu, 06 Oktober 2024 - 17:00 WIB
Massa mahasiswa HMI Serang menggelar aksi damai di depan Kantor DPRD Provinsi, Jumat (4/10/2024). Mereka meminta ASN netral dalam Pilkada Banten 2024. Foto/Dok. SINDOnews
SERANG - Himpunan Mahasiswa Islam ( HMI ) Cabang Serang turut menyoroti proses Pilkada Banten , terutama soal netralitas aparatur sipil negara (ASN) dan penegak hukum. Netralitas adalah kewajiban agar tercipta Pilkada damai dan demokratis.
Bahkan secara khusus, HMI menyuarakan pesan ini saat aksi damai di depan Kantor DPRD Banten, Jumat (4/10/2024). “ASN bukan alat politik. Kami menuntut ASN di Banten dan penegak hukum untuk menjalankan tugas dengan netralitas penuh. Jangan khianati kepercayaan rakyat," kata Ketua Umum HMI Cabang Serang, Eman Sulaiman melalui siaran pers, Minggu (6/10/2024).
Pihaknya juga menuntut agar Pemprov Banten segera mengambil langkah preventif untuk memastikan tidak ada ASN yang terlibat dalam kampanye atau memihak pada calon tertentu. Termasuk para penjabat bupati/wali kota agar benar-benar netral.
“Kami tidak mau mendengar lagi ada ASN yang ikut berpolitik. Ini pelanggaran serius, dan harus ada tindakan nyata, bukan hanya wacana. Jika ASN ingin berpolitik, tanggalkan seragamnya," tegasnya.
HMI akan terus memantau dengan ketat, dan jika ditemukan pelanggaran, akan siap menggelar aksi yang lebih besar lagi. “Tidak ada tempat bagi ASN yang memihak. Netralitas atau keluar dari birokrasi. Kami akan pasang mata dan telinga untuk memastikan pilkada berjalan damai dan demokratis," tandasnya.
Bahkan secara khusus, HMI menyuarakan pesan ini saat aksi damai di depan Kantor DPRD Banten, Jumat (4/10/2024). “ASN bukan alat politik. Kami menuntut ASN di Banten dan penegak hukum untuk menjalankan tugas dengan netralitas penuh. Jangan khianati kepercayaan rakyat," kata Ketua Umum HMI Cabang Serang, Eman Sulaiman melalui siaran pers, Minggu (6/10/2024).
Pihaknya juga menuntut agar Pemprov Banten segera mengambil langkah preventif untuk memastikan tidak ada ASN yang terlibat dalam kampanye atau memihak pada calon tertentu. Termasuk para penjabat bupati/wali kota agar benar-benar netral.
“Kami tidak mau mendengar lagi ada ASN yang ikut berpolitik. Ini pelanggaran serius, dan harus ada tindakan nyata, bukan hanya wacana. Jika ASN ingin berpolitik, tanggalkan seragamnya," tegasnya.
Baca Juga
HMI akan terus memantau dengan ketat, dan jika ditemukan pelanggaran, akan siap menggelar aksi yang lebih besar lagi. “Tidak ada tempat bagi ASN yang memihak. Netralitas atau keluar dari birokrasi. Kami akan pasang mata dan telinga untuk memastikan pilkada berjalan damai dan demokratis," tandasnya.
(poe)
tulis komentar anda