Banyak Masalah, Kinerja Dinas Kesehatan Bulukumba Disoroti
Selasa, 25 Agustus 2020 - 20:59 WIB
Legislator Golkar Bulukumba, Juandy Tandean. Foto: Istimewa
BULUKUMBA - DPRD Kabupaten Bulukumba menyoroti kinerja Dinas Kesehatan Bulukumba, karena munculnya sejumlah masalah di daerah tersebut.
Termasuk dana Jaminan Persalinan (Jampersal) 2019, untuk beberapa Puskesmas belum dibayarkan oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) Bulukumba.Hal itu disampaikan oleh anggota Komisi D DPRD Bulukumba , Andi Soraya Widya Sari saat setelah melakukan kunjungan dalam agenda reses.
"Waktu kami turun reses, ternyata ada beberapa Puskesmas yang dia pakai jasa dan pelayanan jampersalnya itu masih ada yang belum terbayarkan," ungkap Andi Soraya, Senin, (25/08/2020).
Saat ini kata dia, masih menunggu itikad baik dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dalam hal ini Dinkes Bulukumba untuk membayarkan tunggakan tersebut.
Andi Soraya bahkan mengatakan, Komisi D akan mengusulkan Panitia Khusus (Pansus) jika Dinkes yang merupakan mitra kerjanya itu tidak segera menyelesaikan masalah tersebut.
"Jika tidak ada penyelesaian, kami dari komisi D mengusulkan ke fraksi untuk pembentukan Pansus, berarti kan naik tingkatannya," paparnya.
Pihaknya sementara menunggu rekap data dari Puskemas yang memiliki masalah, hal itu untuk memudahkannya diproses lebih lanjut.
Selain itu, Fraksi PKB juga meminta Pemkab untuk mengevaluasi Dinkes Bulukumba dari beberapa kasus yang terjadi, termasuk diantaranya Biaya Operasional Kesehatan (BOK) dan Non Kapitasi.
Termasuk dana Jaminan Persalinan (Jampersal) 2019, untuk beberapa Puskesmas belum dibayarkan oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) Bulukumba.Hal itu disampaikan oleh anggota Komisi D DPRD Bulukumba , Andi Soraya Widya Sari saat setelah melakukan kunjungan dalam agenda reses.
"Waktu kami turun reses, ternyata ada beberapa Puskesmas yang dia pakai jasa dan pelayanan jampersalnya itu masih ada yang belum terbayarkan," ungkap Andi Soraya, Senin, (25/08/2020).
Saat ini kata dia, masih menunggu itikad baik dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dalam hal ini Dinkes Bulukumba untuk membayarkan tunggakan tersebut.
Andi Soraya bahkan mengatakan, Komisi D akan mengusulkan Panitia Khusus (Pansus) jika Dinkes yang merupakan mitra kerjanya itu tidak segera menyelesaikan masalah tersebut.
"Jika tidak ada penyelesaian, kami dari komisi D mengusulkan ke fraksi untuk pembentukan Pansus, berarti kan naik tingkatannya," paparnya.
Pihaknya sementara menunggu rekap data dari Puskemas yang memiliki masalah, hal itu untuk memudahkannya diproses lebih lanjut.
Selain itu, Fraksi PKB juga meminta Pemkab untuk mengevaluasi Dinkes Bulukumba dari beberapa kasus yang terjadi, termasuk diantaranya Biaya Operasional Kesehatan (BOK) dan Non Kapitasi.
tulis komentar anda