Pj Gubernur Jawa Timur Ajak Semua Pihak Sukseskan Pilkada Serentak
Rabu, 05 Juni 2024 - 15:30 WIB
"Mari semua pihak ikut serta dalam menyukseskan Pilkada serentak tahun ini di Jawa Timur. Ada pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati, dan wakil bupati, juga wali kota dan wakil wali kota. Suksesnya Pilkada kita, mencerminkan kualitas demokrasi di Jawa Timur," katanya.
Dia menambahkan, semua pihak harus ikut berperan dan menaati aturan yang berlaku, mulai dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), sampai saksi. Adhy meminta agar semua proses yang ada dilakukan dengan jujur, adil dan netral.
Adhy juga meminta agar masyarakat yang mempunyai hak pilih harus dijaga, tidak diintimidasi serta dijamin kebebasannya. Begitu pula Aparatur Negara, baik itu Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri harus ikut memperkuat sinergitas dalam menyukseskan setiap tahapan pemilu.
"Semua aparatur negara harus menjunjung tinggi netralitas, harus netral," tegasnya.
Dia mengatakan, upaya menyukseskan Pilgub Jatim 2024 bisa dilakukan dengan berbagai cara, seperti mengantisipasi segala potensi gangguan Pilgub Jatim, menaati semua aturan, dan mempercepat pencairan pendanaan pilkada serentak 2024.
Sementara untuk langkah antisipatif terhadap terjadinya gangguan Pilkada 2024 dapat dilakukan dengan beberapa cara, seperti menghindari politisasi birokrasi dan posisi ASN harus netral. Kemudian, menghindari politik uang, mobilisasi isu SARA, intimidasi di ruang publik dan media, serta tidak menggunakan ujaran kebencian, hoaks maupun kampanye hitam.
Adhy menuturkan, pelanggaran pilkada harus ditindak secara tegas dan menggunakan jalur hukum.
"Setiap pelanggaran pilkada harus ditindak tegas, dan ketika terjadi sengketa hasil pilkada serentak semua pihak harus menggunakan jalur hukum untuk menyelesaikannya," jelasnya.
Dia menambahkan, semua pihak harus ikut berperan dan menaati aturan yang berlaku, mulai dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), sampai saksi. Adhy meminta agar semua proses yang ada dilakukan dengan jujur, adil dan netral.
Adhy juga meminta agar masyarakat yang mempunyai hak pilih harus dijaga, tidak diintimidasi serta dijamin kebebasannya. Begitu pula Aparatur Negara, baik itu Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri harus ikut memperkuat sinergitas dalam menyukseskan setiap tahapan pemilu.
"Semua aparatur negara harus menjunjung tinggi netralitas, harus netral," tegasnya.
Dia mengatakan, upaya menyukseskan Pilgub Jatim 2024 bisa dilakukan dengan berbagai cara, seperti mengantisipasi segala potensi gangguan Pilgub Jatim, menaati semua aturan, dan mempercepat pencairan pendanaan pilkada serentak 2024.
Sementara untuk langkah antisipatif terhadap terjadinya gangguan Pilkada 2024 dapat dilakukan dengan beberapa cara, seperti menghindari politisasi birokrasi dan posisi ASN harus netral. Kemudian, menghindari politik uang, mobilisasi isu SARA, intimidasi di ruang publik dan media, serta tidak menggunakan ujaran kebencian, hoaks maupun kampanye hitam.
Adhy menuturkan, pelanggaran pilkada harus ditindak secara tegas dan menggunakan jalur hukum.
"Setiap pelanggaran pilkada harus ditindak tegas, dan ketika terjadi sengketa hasil pilkada serentak semua pihak harus menggunakan jalur hukum untuk menyelesaikannya," jelasnya.
Lihat Juga :