Mahasiswa Saling Dorong dengan Polisi saat Unjuk Rasa Kenaikan Harga Beras di Sukabumi
Kamis, 29 Februari 2024 - 21:25 WIB
Sejumlah mahasiswa di Sukabumi, Jawa Barat melakukan unjuk rasa menuntut pemerintah menyelesaikan permasalah harga beras, dan pangan yang terus naik. Foto/MPI/Dharmawan Hadi
SUKABUMI - Sejumlah mahasiswa di Sukabumi, Jawa Barat melakukan unjuk rasa menuntut pemerintah menyelesaikan permasalah harga beras, dan pangan atau kebutuhan pokok yang terus naik, Kamis (29/2/2024).
Sempat terjadi dorong-dorongan antara petugas Kepolisian dan mahasiswa yang meminta masuk ke Gedung DPRD Kota Sukabumi, Jawa Barat.
Para mahasiswa yang berasal dari Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Sukabumi (UMMI) tersebut melakukan long march menuju Balai Kota Sukabumi di Jalan R Syamsudin SH dan melakukan orasi kepada pemerintah kota untuk menyelesaikan permasalah tersebut.
Setelah itu, massa bergerak ke Gedung DPRD Kota Sukabumi di Jalan Ir H Djuanda, kembali menyampaikan desakan kepada anggota DPRD Kota Sukabumi untuk segera menyelesaikan permasalah harga beras dan pangan dan mempermudah masyarakat mendapatkan barang pokok tersebut.
Dalam aksi unjuk rasa tersebut, sempat terjadi kericuhan antara mahasiswa dengan aparat Kepolisian yang berjaga di Gedung DPRD Kota Sukabumi.
Mahasiswa yang meminta masuk ke dalam gedung sempat mendapatkan penghadangan dari aparat Kepolisian.
Ketua BEM Fakultas Pertanian UMMI, Diki Agustina mengatakan, harga beras yang terus naik hingga Rp17 ribu per kg di pasaran membuat masyarakat kesulitan untuk membeli kebutuhan pokok tersebut. Selain itu permasalahan lainnya, masyarakat sulit mendapatkan beras di pasaran.
"Sukabumi sendiri dampak dari kenaikan beras ini sangat terasa, yang paling merasakan adalah masyarakat menengah ke bawah, karena mereka harus mengeluarkan uang lebih untuk membeli beras," ujar Diki kepada MNC Portal Indonesia.
Diki juga menilai, kenaikan harga beras bukan hanya disebabkan oleh iklim saja. Menurutnya, pemerintah terlalu ugal-ugalan mendistribusikan bantuan sosial (bansos) beras yang tidak sesuai jadwal dan peruntukannya.
"Bahkan cenderung mengabaikan prosedur. Krisis beras sudah terjadi sejak tahun lalu akibat iklim dan masalah pertanian. Karena sudah mendekati bulan Ramadan, dan ini momentum mafia pangan untuk kepentingan pribadi. Impor ini bukan impor kebutuhan masyarakat tapi segelintir orang," ujar Diki.
Sempat terjadi dorong-dorongan antara petugas Kepolisian dan mahasiswa yang meminta masuk ke Gedung DPRD Kota Sukabumi, Jawa Barat.
Para mahasiswa yang berasal dari Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Sukabumi (UMMI) tersebut melakukan long march menuju Balai Kota Sukabumi di Jalan R Syamsudin SH dan melakukan orasi kepada pemerintah kota untuk menyelesaikan permasalah tersebut.
Setelah itu, massa bergerak ke Gedung DPRD Kota Sukabumi di Jalan Ir H Djuanda, kembali menyampaikan desakan kepada anggota DPRD Kota Sukabumi untuk segera menyelesaikan permasalah harga beras dan pangan dan mempermudah masyarakat mendapatkan barang pokok tersebut.
Dalam aksi unjuk rasa tersebut, sempat terjadi kericuhan antara mahasiswa dengan aparat Kepolisian yang berjaga di Gedung DPRD Kota Sukabumi.
Mahasiswa yang meminta masuk ke dalam gedung sempat mendapatkan penghadangan dari aparat Kepolisian.
Ketua BEM Fakultas Pertanian UMMI, Diki Agustina mengatakan, harga beras yang terus naik hingga Rp17 ribu per kg di pasaran membuat masyarakat kesulitan untuk membeli kebutuhan pokok tersebut. Selain itu permasalahan lainnya, masyarakat sulit mendapatkan beras di pasaran.
"Sukabumi sendiri dampak dari kenaikan beras ini sangat terasa, yang paling merasakan adalah masyarakat menengah ke bawah, karena mereka harus mengeluarkan uang lebih untuk membeli beras," ujar Diki kepada MNC Portal Indonesia.
Diki juga menilai, kenaikan harga beras bukan hanya disebabkan oleh iklim saja. Menurutnya, pemerintah terlalu ugal-ugalan mendistribusikan bantuan sosial (bansos) beras yang tidak sesuai jadwal dan peruntukannya.
"Bahkan cenderung mengabaikan prosedur. Krisis beras sudah terjadi sejak tahun lalu akibat iklim dan masalah pertanian. Karena sudah mendekati bulan Ramadan, dan ini momentum mafia pangan untuk kepentingan pribadi. Impor ini bukan impor kebutuhan masyarakat tapi segelintir orang," ujar Diki.
(shf)
Lihat Juga :
tulis komentar anda