Media Efektif Bantu Awasi Layanan Publik di Kemenag
Minggu, 18 Februari 2024 - 07:09 WIB
Baca Juga: Kemenag Gelar Dialog Isu Kebimasislaman dengan Praktisi Media
Menurut Wibowo, untuk mewujudkan layanan publik yang benar-benar membumi, dibutuhkan peran aktif media. Sebab dari media justru banyak masukan yang berharga untuk melengkapi kebijakan yang telah ditelurkan oleh suatu institusi.
Seperti yang terjadi di Kemenag, Wibowo mengungkapkan, banyak kebijakan terbukti dilatarbelakangi karena atas berbagai masukan media. Pendaftaran haji atau nikah, misalnya, saat ini sangat mudah karena terlayani dalam satu aplikasi bernama Pusaka.
Aplikasi ini tercipta karena Kemenag merespons baik masukan-masukan publik. Masukan itu disampaikan ke berbagai media, baik media mainstream atau media sosial.
"Termasuk dalam layanan haji di Arab Saudi. Saat ini Itjen Kemenag di bawah komando Bapak Faisal Ali Hasyim melakukan pengawalan secara aktif terhadap bentuk layanan kepada jemaah haji. Hasilnya membanggakan karena ada efisiensi yang cukup besar. Ini semua terwujud karena sebelumnya Kemenag menangkap masukan publik melalui media massa bagaimana mewujudkan layanan haji berkeadilan," jelasnya.
Menurut Wibowo, untuk mewujudkan layanan publik yang benar-benar membumi, dibutuhkan peran aktif media. Sebab dari media justru banyak masukan yang berharga untuk melengkapi kebijakan yang telah ditelurkan oleh suatu institusi.
Seperti yang terjadi di Kemenag, Wibowo mengungkapkan, banyak kebijakan terbukti dilatarbelakangi karena atas berbagai masukan media. Pendaftaran haji atau nikah, misalnya, saat ini sangat mudah karena terlayani dalam satu aplikasi bernama Pusaka.
Aplikasi ini tercipta karena Kemenag merespons baik masukan-masukan publik. Masukan itu disampaikan ke berbagai media, baik media mainstream atau media sosial.
"Termasuk dalam layanan haji di Arab Saudi. Saat ini Itjen Kemenag di bawah komando Bapak Faisal Ali Hasyim melakukan pengawalan secara aktif terhadap bentuk layanan kepada jemaah haji. Hasilnya membanggakan karena ada efisiensi yang cukup besar. Ini semua terwujud karena sebelumnya Kemenag menangkap masukan publik melalui media massa bagaimana mewujudkan layanan haji berkeadilan," jelasnya.
Lihat Juga :