Termasuk Makassar, Daerah Ini Punya Tingkat Ketidaknetralan ASN Tinggi
Senin, 10 Agustus 2020 - 19:10 WIB
Bawaslu mengumumkan ada 10 daerah yang memiliki tingkat ketidaknetralan ASN tinggi saat penyelenggaraan pilkada 2020 mendatang. Foto: SINDOnews/Ilustrasi
JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) merilis data sejumlah daerah dengan tingkat ketidaknetralan aparatur sipil negara (ASN) yang tinggisaat penyelenggaraan pilkada . Ada 10 daerah yang perlu diwaspadai.
Yakni Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Sijunjung, Kota Makassar, Kabupaten Lamongan, Kota Sungai Penuh, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Klaten, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Kepulauan Aru, dan Kabupaten Agam.
Baca juga: Bawaslu Sulsel Temukan 14.380 Pemilih Pemula Tak Masuk Daftar Pemilih
“Kalau dari dimensi konteks politik ada 10 daerah yang kami kategorikan indeks kerawanan pilkada (IKP) terkait dengan netralitas ASN-nya yang cukup tinggi. IKP menjadi early warning bagi kami untuk menentukan strategi pengawasan,” kata Ketua Bawaslu Abhan dalam webinar “Netralitas ASN”, Senin (10/8/2020).
Dia mengaku sengaja membeberkan daerah-daerah tersebut agar ada upaya antisipasi. Dengan begitu, maka saat pilkada 2020 berjalan, netralitas ASN bisa tetap terjaga.
“Mohon maaf ini kami sebutkan untuk melakukan upaya antisipasi. Ini agar persoalan netralitas ASN di sana tidak terjadi secara masif,” ungkapnya.
Yakni Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Sijunjung, Kota Makassar, Kabupaten Lamongan, Kota Sungai Penuh, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Klaten, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Kepulauan Aru, dan Kabupaten Agam.
Baca juga: Bawaslu Sulsel Temukan 14.380 Pemilih Pemula Tak Masuk Daftar Pemilih
“Kalau dari dimensi konteks politik ada 10 daerah yang kami kategorikan indeks kerawanan pilkada (IKP) terkait dengan netralitas ASN-nya yang cukup tinggi. IKP menjadi early warning bagi kami untuk menentukan strategi pengawasan,” kata Ketua Bawaslu Abhan dalam webinar “Netralitas ASN”, Senin (10/8/2020).
Dia mengaku sengaja membeberkan daerah-daerah tersebut agar ada upaya antisipasi. Dengan begitu, maka saat pilkada 2020 berjalan, netralitas ASN bisa tetap terjaga.
“Mohon maaf ini kami sebutkan untuk melakukan upaya antisipasi. Ini agar persoalan netralitas ASN di sana tidak terjadi secara masif,” ungkapnya.
Lihat Juga :