Mahasiswa UIN Jakarta Gelar Mimbar Bebas Soal Netralitas Pemilu 2024

Padahal, kekuasaan presiden yang sangat besar dapat memobilisasi aparat negara dan uang negara untuk kepentingan memenangkan anaknya yang berpasangan dengan Prabowo Subianto.

"Kita tidak bisa mengharapkan presiden dapat netral dan akibatnya legitimasi Pemilu 2024 dipertanyakan," ujar Abid.

Dia juga kecewa dengan intervensi Mahkamah Konstitusi (MK) yang meloloskan Gibran hingga menjadi cawapres. "Pelanggaran etik yang serius dan dilakukan secara sistematis jelas telah merusak sekaligus mengancam keadaban demokrasi," katanya.

Pelanggaran etika itu dipertontonkan tanpa rasa bersalah dan bahkan merasa diri mereka menjadi korban fitnah dan serangan politik. Abid menilai hal tersebut sebagai ironi dan malapetaka.

Pakar ekonomi Faisal Basri menyatakan kemunculan dinasti politik mempersulit harapan agar Pemilu berlangsung netral. Sentralisasi kekuasaan dalam dinasti politik dianggap sebagai ancaman terhadap nilai-nilai demokrasi.

Dia juga menyebut pemerintah Jokowi selama dua periode meninggalkan begitu banyak warisan kegagalan. "Pak Jokowi selama hampir 10 tahun terbukti pertumbuhan ekonomi itu menurun, periode pertama 5 persen, periode kedua 3,5 persen," ujar Faisal