Percepat Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku, Pemprov Jatim Gencarkan Vaksinasi Ternak Sehat
Rabu, 22 November 2023 - 08:32 WIB
Lebih lanjut, penurunan kasus secara signifikan di Provinsi Jatim tidak lepas dari tingginya capaian vaksinasi PMK. Tercatat tahun 2022 dan 2023 secara nasional, Jatim berturut-turut memperoleh penghargaan pertama sebagai provinsi capaian vaksinasi terbanyak dari Kementerian Pertanian.
Berdasarkan laporan ISIKHNAS hingga 22 November 2023, realisasi vaksinasi di Jatim sebanyak 8.901.000 dosis atau 42 persen dari total vaksinasi PMK di Indonesia. Dalam penanganan PMK, Jatim juga didukung tenaga kesehatan hewan sebanyak 950 dokter hewan, 1.500 paramedik yang tersebar di 38 Kabupaten/Kota, 1.000 tenaga kesehatan dari unsur non pemerintah serta 1.500 orang dari Nakes POLRI.
"Selain itu sebagai tindakan lanjut dari kegiatan vaksinasi PMK, pemerintah melakukan penandaan ternak untuk memberikan kepastian bahwa ternak tersebut telah mendapatkan vaksinasi," jelasnya.
Sementara itu, Direktur Kesehatan Hewan Direktorat Jenderal Peternakan dan Hewan (PKH), Nuryani Zaenudin berharap Pemprov Jatim terus melakukan pendataan. Menurutnya, pendataan penting untuk meminimalisir perbedaan data dengan Badan Pusat Statistik (BPS). Yang kemudian terjadi second outbreak akan lebih sulit mengendalikan.
“Maka, kabupaten, kota dan provinsi terus melakukan pendataan terkait PMK. Caranya menjalin kerjasama untuk meningkatkan kewaspadaan PMK utamanya data serta tidak ada second outbreak," tegasnya.
Berdasarkan laporan ISIKHNAS hingga 22 November 2023, realisasi vaksinasi di Jatim sebanyak 8.901.000 dosis atau 42 persen dari total vaksinasi PMK di Indonesia. Dalam penanganan PMK, Jatim juga didukung tenaga kesehatan hewan sebanyak 950 dokter hewan, 1.500 paramedik yang tersebar di 38 Kabupaten/Kota, 1.000 tenaga kesehatan dari unsur non pemerintah serta 1.500 orang dari Nakes POLRI.
"Selain itu sebagai tindakan lanjut dari kegiatan vaksinasi PMK, pemerintah melakukan penandaan ternak untuk memberikan kepastian bahwa ternak tersebut telah mendapatkan vaksinasi," jelasnya.
Sementara itu, Direktur Kesehatan Hewan Direktorat Jenderal Peternakan dan Hewan (PKH), Nuryani Zaenudin berharap Pemprov Jatim terus melakukan pendataan. Menurutnya, pendataan penting untuk meminimalisir perbedaan data dengan Badan Pusat Statistik (BPS). Yang kemudian terjadi second outbreak akan lebih sulit mengendalikan.
“Maka, kabupaten, kota dan provinsi terus melakukan pendataan terkait PMK. Caranya menjalin kerjasama untuk meningkatkan kewaspadaan PMK utamanya data serta tidak ada second outbreak," tegasnya.
(hri)
tulis komentar anda