Heboh Warga Tak Makan Seminggu, Bupati Tapteng: Itu Bohong, Saya Siap Mundur Kalau Benar
Kamis, 30 April 2020 - 12:02 WIB
Saat awak media menjelaskan bahwa pernyataan warga tersebut sudah dicabutnya, Bakhtiar menyatakan sudah dari awal memperkirakannya. Dia menduga ini hanya untuk mencari sensasi agar bisa dibantu.
"Saya ingatkan, jangan merasa bangga untuk dibantu. Pemerintah siap membantu warganya apabila memenuhi kriteria wajib dibantu. Saya sudah cek ke Dinas Sosial dan camat terkait tudingan kepala lingkungannya tidak menyerahkan data KK-nya. Ternyata, warga tersebut data KK-nya sudah terkirim sebelum viralnya video tersebut. Kalau disetujui oleh Pemprov Sumut itu bukan wewenang Pemkab Tapteng. Termasuk untuk masuk penerima PKH, itu penentunya Kemensos bukan Pemkab Tapteng," jelas dia.
Pemkab Tapteng telah mengusulkan untuk menerima bantuan BLT dari provinsi sebanyak 22.655 Kepala Keluarga (KK) termasuk keluarga yang viral. Tetapi yang disetujui hanya 1.711 KK. Demikian juga penerima PKH, kepala desa/lurah sifatnya hanya mengusulkan, sementara pendamping PKH yang memverifikasi dan yang menyetujui Kemensos.
Bakhtiar juga menduga adanya permainan oknum-oknum tertentu untuk mengeksplotasi keluhan warga tersebut demi menjatuhkan Pemkab Tapteng di bawah kepemimpinannya. "Kami sudah telusuri terkait pengakuan warga di Budi Luhur tersebut. Salah satunya video saat kepling dan pihak kepolisian mendatangi rumah warga tersebut, si Ibu mengaku didatangi mendadak oleh oknum wartawan. Tetapi di satu sisi, fakta lain yang kami temukan adanya postingan dari sebuah akun di FB 23 April 2020 yang mengupload foto rumah, foto keluarga tersebut dan bahkan KK," sebutnya.
Bupati menandaskan jika hal ini tidak settingan untuk menjatuhkan Pemkab Tapteng lantas kenapa beberapa hari sebelum berita viral ini, sudah ada yang menguload foto rumah dan KK tersebut? "Kenapa mengaku didatangi mendadak? Ini dugaan saya. Dan postingan tersebut di-share di grup FB juga," imbuhnya.
"Saya ingatkan, jangan merasa bangga untuk dibantu. Pemerintah siap membantu warganya apabila memenuhi kriteria wajib dibantu. Saya sudah cek ke Dinas Sosial dan camat terkait tudingan kepala lingkungannya tidak menyerahkan data KK-nya. Ternyata, warga tersebut data KK-nya sudah terkirim sebelum viralnya video tersebut. Kalau disetujui oleh Pemprov Sumut itu bukan wewenang Pemkab Tapteng. Termasuk untuk masuk penerima PKH, itu penentunya Kemensos bukan Pemkab Tapteng," jelas dia.
Pemkab Tapteng telah mengusulkan untuk menerima bantuan BLT dari provinsi sebanyak 22.655 Kepala Keluarga (KK) termasuk keluarga yang viral. Tetapi yang disetujui hanya 1.711 KK. Demikian juga penerima PKH, kepala desa/lurah sifatnya hanya mengusulkan, sementara pendamping PKH yang memverifikasi dan yang menyetujui Kemensos.
Bakhtiar juga menduga adanya permainan oknum-oknum tertentu untuk mengeksplotasi keluhan warga tersebut demi menjatuhkan Pemkab Tapteng di bawah kepemimpinannya. "Kami sudah telusuri terkait pengakuan warga di Budi Luhur tersebut. Salah satunya video saat kepling dan pihak kepolisian mendatangi rumah warga tersebut, si Ibu mengaku didatangi mendadak oleh oknum wartawan. Tetapi di satu sisi, fakta lain yang kami temukan adanya postingan dari sebuah akun di FB 23 April 2020 yang mengupload foto rumah, foto keluarga tersebut dan bahkan KK," sebutnya.
Bupati menandaskan jika hal ini tidak settingan untuk menjatuhkan Pemkab Tapteng lantas kenapa beberapa hari sebelum berita viral ini, sudah ada yang menguload foto rumah dan KK tersebut? "Kenapa mengaku didatangi mendadak? Ini dugaan saya. Dan postingan tersebut di-share di grup FB juga," imbuhnya.
Lihat Juga :