Guru SMP Swasta 'Teriak' Aspirasinya Tak Didengar Wali Kota Risma
Rabu, 05 Agustus 2020 - 16:22 WIB
Humas Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP Swasta Surabaya, mengeluhkan soal kepemimpinan Wali Kota Tri Rismaharini yang tidak pernah mau mendengarkan aspirasi dari para guru SMP Swasta. Ilustrasi/SINDOnews
SURABAYA - Humas Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP Swasta Surabaya, Sakib mengeluhkan soal kepemimpinan Wali Kota Tri Rismaharini selama ini. Menurutnya, Risma tidak pernah mau mendengarkan aspirasi dari para guru SMP Swasta.
Sakib mengatakan, dalam kepemimpinan Risma, status SMP swasta di Surabaya semakin buram. Banyak dari kebijakan Pemkot yang membuat sekolah swasta kesulitan mendapatkan murid.
Berbagai cara sudah Sakib lakukan untuk bertemu dan menyelesaikan persoalan SMP Swasta dengan Risma. Namun, hingga sekarang, Risma tidak pernah mau menemui mereka.
"Kami ini berusaha mencari ibu kami waktu itu. Pengin bertemu ibu kami, Bu Risma itu. Nggak pernah ditemui. Tiga tahun berusaha menemui beliau. Sampai demo di balai kota nggak ditemui. Sungguh kejam," tutur Sakib.
"Sampai saya hearing di DPRD Kota Surabaya, Komisi D pada waktu itu. Saya berteriak saat itu, karena saya terlalu keras omongannya, sampai izin operasional sekolah saya dipermasalahkan. Padahal sekolah saya itu bagus karena saya menantang, melawan Pak Iksan (Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya) pada waktu itu. Seandainya tidak dikeluarkan, saya akan melaporkan ke ombudsman, kata saya. Tapi Alhamdulillah dikeluarkan," tambah Sakib yang juga Kepala Sekolah SMP IT UBA itu.
Sakib menjelaskan, berbagai upaya sudah dilakukannya. Salah satunya dengan menemui DPRD Surabaya. Namun, katanya, eksekusinya tetap di tangan Wali Kota Risma. "Berdarah-darah kami. Tapi ya itu eksekusinya tetap di wali kota. Jadi semuanya di wali kota," terangnya.
Bukan hanya Risma yang dinilai kejam. Sakib juga menilai statment wakilnya, Whisnu Sakti Buana menyakitkan SMP swasta di Surabaya. "Pernah pak wakil wali kota bicara sama kami, itu yang menyakitkan kami. Katanya, iya karena sekolah swasta nggak dapat murid karena mutunya," ujar Sakib.
"Jangan begitu. Mutunya negeri lebih baik daripada mutu swasta. Kami bisa berani diadu. Mutu siswa swasta itu bukan hanya dinilai di akademik doang. Tapi agama, akhlak itu juga mutu. Kami bisa. Seorang pemimpin itu tidak boleh bicara begitu, tapi mengayomi, tidak ada dikotomi," tambahnya.
Sakib juga mengaku pernah bertemu dengan Muhajir Menteri Pendidikan dan Kebudayaan periode 2016-2019. Saat itu ia menyampaikan keluhan yang dialami sekolah swasta di Surabaya.
Sakib mengatakan, dalam kepemimpinan Risma, status SMP swasta di Surabaya semakin buram. Banyak dari kebijakan Pemkot yang membuat sekolah swasta kesulitan mendapatkan murid.
Berbagai cara sudah Sakib lakukan untuk bertemu dan menyelesaikan persoalan SMP Swasta dengan Risma. Namun, hingga sekarang, Risma tidak pernah mau menemui mereka.
"Kami ini berusaha mencari ibu kami waktu itu. Pengin bertemu ibu kami, Bu Risma itu. Nggak pernah ditemui. Tiga tahun berusaha menemui beliau. Sampai demo di balai kota nggak ditemui. Sungguh kejam," tutur Sakib.
"Sampai saya hearing di DPRD Kota Surabaya, Komisi D pada waktu itu. Saya berteriak saat itu, karena saya terlalu keras omongannya, sampai izin operasional sekolah saya dipermasalahkan. Padahal sekolah saya itu bagus karena saya menantang, melawan Pak Iksan (Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya) pada waktu itu. Seandainya tidak dikeluarkan, saya akan melaporkan ke ombudsman, kata saya. Tapi Alhamdulillah dikeluarkan," tambah Sakib yang juga Kepala Sekolah SMP IT UBA itu.
Sakib menjelaskan, berbagai upaya sudah dilakukannya. Salah satunya dengan menemui DPRD Surabaya. Namun, katanya, eksekusinya tetap di tangan Wali Kota Risma. "Berdarah-darah kami. Tapi ya itu eksekusinya tetap di wali kota. Jadi semuanya di wali kota," terangnya.
Bukan hanya Risma yang dinilai kejam. Sakib juga menilai statment wakilnya, Whisnu Sakti Buana menyakitkan SMP swasta di Surabaya. "Pernah pak wakil wali kota bicara sama kami, itu yang menyakitkan kami. Katanya, iya karena sekolah swasta nggak dapat murid karena mutunya," ujar Sakib.
"Jangan begitu. Mutunya negeri lebih baik daripada mutu swasta. Kami bisa berani diadu. Mutu siswa swasta itu bukan hanya dinilai di akademik doang. Tapi agama, akhlak itu juga mutu. Kami bisa. Seorang pemimpin itu tidak boleh bicara begitu, tapi mengayomi, tidak ada dikotomi," tambahnya.
Sakib juga mengaku pernah bertemu dengan Muhajir Menteri Pendidikan dan Kebudayaan periode 2016-2019. Saat itu ia menyampaikan keluhan yang dialami sekolah swasta di Surabaya.
tulis komentar anda