DPRD Kota Bogor Minta Masukan KPAID terkait Hak dan Perlindungan Anak

“Kami harap KPAID Kota Bogor bisa membantu DPRD Kota Bogor dan Pemkot Bogor menyusun Raperda yang digeser pembahasannya di tahun depan karena DP3A gagal mengawal Raperda tersebut,” tegas pria yang akrab disapa Gus M.

Gus M juga meminta KPAID Kota Bogor meningkatkan perlindungan anak dengan menggandeng Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak (APSAI). Sehingga output yang diberikan APSAI tidak hanya sekadar rapat kerja, namun ada program nyata yang bisa dijalankan.

Disamping itu, perlindungan terhadap anak dari Kejahatan Berbasis Gender Online (KBGO) yang termasuk didalamnya kejahatan prostitusi online, judi online dan bullying online harus menjadi perhatian semua pihak. Gus M meminta KPAID Kota Bogor agar bisa menyasar program berbasis digital dengan menyesuaikan kemajuan zaman. Baca juga: Siswa SMP di Cilacap Aniaya Teman Tanpa Belas Kasihan, Netizen: Biadab Banget Itu Anak!

Terakhir, Gus M meminta agar inklusifitas terhadap anak-anak di Kota Bogor bisa dijaga. Karena Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) di Kota Bogor yang terkena HIV, disabilitas, anak yang berhadapan dengan hukum, terkena pengaruh narkotika, korban eksploitasi ekonomi atau seksual dan memiliki penyimpangan seksual harus diperhatikan.

Gus M menjanjikan akan memberikan dukungan dana untuk program KPAID Kota Bogor yang memberikan manfaat kepada anak-anak Kota Bogor. “KPAID harus punya data-data tersebut agar bisa merusmuskan strategi dan program kerja baik di internal maupun di Pemkot Bogor. Kolaborasi menjadi kunci penting dalam menangani masalah ini,” tandasnya.