17 DPC PAN se-Sleman Tolak Dinasti Politik, Ini Alasannya
Selasa, 04 Agustus 2020 - 22:28 WIB
Perwakilan DPC PAN se Sleman saat menyampaikan penolakan dinasti politik di kantor DPD PAN Sleman, Selasa (4/8/2020). Foto Ist
SLEMAN - Sebanyak 17 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Amanat Nasional (PAN) se-Sleman menolak dinasti politik. Pernyataan itu disampaikan di kantor DPD PAN Sleman , Selasa (4/8/2020).
Alasannya sebagai partai modern, PAN harus menjadi contoh dalam penerapan kaderisasi kepemimpinan. “Inilah alasan penolakan dinasti politik,” kata ketua DPC PAN Mlati,Nur Hidayat yang menjadi juru bicara 17 DPC PAN se Sleman, Selasa (4/8/2020) malam.
Disinggung apakah penolakan ini ada kaitannya dengan Pilkada, khususnya soal SK DPP PAN untuk calon bupati dan wakil bupati yang akan diusung oleh PAN. Nur Hidayat menjelaskan untuk calon yang diusung PAN, sesuai dengan mekanisme, harus melewati dari bawah, yaitu harus melalui penjaring internal DPC dan mendaftar di DPD.
“Untuk DPD PAN yang mendaftar ada dua orang yaitu ketua DPD PAN Sleman Sadar Narimo dan Muntaz Rais,” terangnya. (Baca juga: Bawaslu Gunungkidul Temukan PPDP Bekerja Tidak Profesional )
Untuk itu, berharap apa yang mereka sampaikan dapat menjadi pertimbangan DPP PAN dalam mengeluarkan SK. Sebab apa yang disampaikan DPC PAN se Sleman ini merupakan aspirasi pengurus, kader dan warga kontituen PAN di wilayah kecematan masing-masing.
Sekretaris DPD PAN Sleman Arif Kurniawan mengatakan apa yang disampaikan DPC itu merupakan hak mereka dan sebagai dinamika politik. DPD sendiri dalam Pilkada nanti, siap melaksanakan apa yang telah diputuskan DPP. “Kebijakan pedoman DPP merupakan hirarki tertinggi, jika sudah membuat keputusan harus tegak dijalankan,” jelasnya.
(Baca juga: Polres Sleman Bekuk Kompolotan Spesialis Pembobol ATM )
Sebagaimana diberitakan, untuk Pilkada Sleman 2020, saat ini baru PDIP yang sudah mengeluarkan SK siapa nama yang akan diusung, yakni Kustini dan Danang Maharsa. Kustini merupakan kader PAN sedangkan Danng Maharsa kader PDIP. Untuk partai lainnya belum SK siapa yang diusung.
Di Sleman sendiri ada delapan partai yang memiliki kursi, yakni PDIP dengan 15 kursi, PAN, Gerindra, PKB dan, PKS 6 kursi , Golkar 5 kursi serta Nasdem dan PPP 3 kursi. Dari delapan partai ini hanya PDIP yang bisa mengusung calon tanpa kualisi. Untuk partai lainnya harus berkoalisi.
Alasannya sebagai partai modern, PAN harus menjadi contoh dalam penerapan kaderisasi kepemimpinan. “Inilah alasan penolakan dinasti politik,” kata ketua DPC PAN Mlati,Nur Hidayat yang menjadi juru bicara 17 DPC PAN se Sleman, Selasa (4/8/2020) malam.
Disinggung apakah penolakan ini ada kaitannya dengan Pilkada, khususnya soal SK DPP PAN untuk calon bupati dan wakil bupati yang akan diusung oleh PAN. Nur Hidayat menjelaskan untuk calon yang diusung PAN, sesuai dengan mekanisme, harus melewati dari bawah, yaitu harus melalui penjaring internal DPC dan mendaftar di DPD.
“Untuk DPD PAN yang mendaftar ada dua orang yaitu ketua DPD PAN Sleman Sadar Narimo dan Muntaz Rais,” terangnya. (Baca juga: Bawaslu Gunungkidul Temukan PPDP Bekerja Tidak Profesional )
Untuk itu, berharap apa yang mereka sampaikan dapat menjadi pertimbangan DPP PAN dalam mengeluarkan SK. Sebab apa yang disampaikan DPC PAN se Sleman ini merupakan aspirasi pengurus, kader dan warga kontituen PAN di wilayah kecematan masing-masing.
Sekretaris DPD PAN Sleman Arif Kurniawan mengatakan apa yang disampaikan DPC itu merupakan hak mereka dan sebagai dinamika politik. DPD sendiri dalam Pilkada nanti, siap melaksanakan apa yang telah diputuskan DPP. “Kebijakan pedoman DPP merupakan hirarki tertinggi, jika sudah membuat keputusan harus tegak dijalankan,” jelasnya.
(Baca juga: Polres Sleman Bekuk Kompolotan Spesialis Pembobol ATM )
Sebagaimana diberitakan, untuk Pilkada Sleman 2020, saat ini baru PDIP yang sudah mengeluarkan SK siapa nama yang akan diusung, yakni Kustini dan Danang Maharsa. Kustini merupakan kader PAN sedangkan Danng Maharsa kader PDIP. Untuk partai lainnya belum SK siapa yang diusung.
Di Sleman sendiri ada delapan partai yang memiliki kursi, yakni PDIP dengan 15 kursi, PAN, Gerindra, PKB dan, PKS 6 kursi , Golkar 5 kursi serta Nasdem dan PPP 3 kursi. Dari delapan partai ini hanya PDIP yang bisa mengusung calon tanpa kualisi. Untuk partai lainnya harus berkoalisi.
(msd)
tulis komentar anda