Pemkot Bandung Anggarkan Rp1,5 Triliun untuk Penanganan Kemiskinan di Kota Kembang
Rabu, 27 September 2023 - 12:36 WIB
BANDUNG - Pemerintah Kota Bandung menggagas penanganan masalah kesejahteraan sosial atau kemiskinan satu pintu. Penanganan integrasi ini diharapkan dapat menekan angka kemiskinan di Kota Bandung.
Kepala Dinas Sosial Kota Bandung, Soni Bakhtiar mengatakan, masyarakat saat ini masih mengakses layanan secara parsial. Dengan adanya pelayanan kesejahteraan sosial satu pintu, maka angka kemiskinan akan tercapai sesuai target RPJMD.
Terlebih ada potensi sumber yang akan dikolaborasikan Pemkot Bandung dengan pihak lain.
”Dari sisi anggaran, intervensi, dan programnya ada gap yang cukup besar. Bantuan dari APBN dan APBD tidak memenuhi, maka kami berupaya untuk menggait dari Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS),” kata Soni, Rabu (27/9/2023).
Dia mengatakan, potensi LKS cukup besar. Di Bandung terdapat 300 LKS dengan rata-rata memiliki anggaran sebesar Rp5 miliar. “Mereka mengumpulkan uang dan barang dari masyarakat. Kalau kita kalikan, potensinya bisa Rp1,5 triliun,” ungkapnya.
Oleh karena itu, pihaknya akan bekerja sama dengan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) agar peruntukan anggaran yang dikelola oleh LKS tadi bisa diberikan kepada sasaran yang sudah terdaftar di dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
”Tentu dari by name dan by address akan kita lengkapi. Sehingga intervensi yang diberikan akan tepat sasaran,” ujarnya.
Kepala Dinas Sosial Kota Bandung, Soni Bakhtiar mengatakan, masyarakat saat ini masih mengakses layanan secara parsial. Dengan adanya pelayanan kesejahteraan sosial satu pintu, maka angka kemiskinan akan tercapai sesuai target RPJMD.
Terlebih ada potensi sumber yang akan dikolaborasikan Pemkot Bandung dengan pihak lain.
”Dari sisi anggaran, intervensi, dan programnya ada gap yang cukup besar. Bantuan dari APBN dan APBD tidak memenuhi, maka kami berupaya untuk menggait dari Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS),” kata Soni, Rabu (27/9/2023).
Dia mengatakan, potensi LKS cukup besar. Di Bandung terdapat 300 LKS dengan rata-rata memiliki anggaran sebesar Rp5 miliar. “Mereka mengumpulkan uang dan barang dari masyarakat. Kalau kita kalikan, potensinya bisa Rp1,5 triliun,” ungkapnya.
Oleh karena itu, pihaknya akan bekerja sama dengan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) agar peruntukan anggaran yang dikelola oleh LKS tadi bisa diberikan kepada sasaran yang sudah terdaftar di dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
”Tentu dari by name dan by address akan kita lengkapi. Sehingga intervensi yang diberikan akan tepat sasaran,” ujarnya.
tulis komentar anda