Pengamat: Lelang Jabatan yang Diterapkan Ganjar di Jateng sebagai Revolusi Birokrasi Cegah KKN
Senin, 25 September 2023 - 14:16 WIB
Ganjar Pranowo saat berpamitan sebagai Gubernur Jateng di Komplek Gubernuran, Selasa (5/9/2023). Foto/Dok. Pemprov Jateng
SEMARANG - Ganjar Pranowo saat menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah (Jateng) 2 periode (2013 – 2023) tercatat 2 kali mengangkat kepala sekolah dari daerah menjadi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Jateng.
Seleksi terbuka yang dilakukan Ganjar yang juga Bacapres yang didukung Partai Perindo di Pemilu 2024 untuk mengisi jabatan tinggi pratama di lingkup Pemprov Jateng itu dinilai layak jadi rujukan sistem lelang jabatan.
Dua kepala sekolah yang jadi Kadisdikbud Provinsi Jateng itu masing-masing; Uswatun Khasanah yang sebelumnya Kepala SMA N 1 Purwantoro, Kabupaten Wonogiri, pada tahun 2022 dan sebelumnya Kepala SMK N Bawen Kabupaten Semarang Jumeri pada tahun 2019. Bahkan, Jumeri diangkat sebagai Dirjen PAUD Dikdasmen, setelah beberapa waktu menjabat sebagai Kepala Disdikbud Jateng.
Selain itu, ada kisah Imam Maskur, yang semula Camat Kedungbanteng, Kabupaten Tegal, diangkat menjadi Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jateng. Pengangkatan Imam Maskur berbarengan dengan Jumeri.
Pengamat kebijakan Universitas Diponegoro (Undip) Kismartini, menyebut lelang jabatan yang konsisten dilakukan Ganjar Pranowo selama menjabat sebagai Gubernur Jateng sebagai revolusi birokrasi. Sistem lelang jabatan, maka jabatan tinggi pratama akan diisi oleh orang-orang yang bekompeten serta berintegritas.
“Lelang jabatan itu bagus, membuka kesempatan kepada semua pihak untuk bisa menduduki jabatan sesuai dengan keahlian dan kompetensinya. Sebuah mekanisme yang bagus untuk meningkatkan kinerja pejabat,” kata Kismartini, dikutip Senin (25/92/2023).
Mekanisme lelang jabatan, sebutnya, maka proses pengisian posisi strategis dalam birokrasi dapat diawasi oleh masyarakat secara luas. Sebab, hal itu diakukan secara transparan dan akuntabel.
Sehingga, praktik-praktik ‘titipan’ maupun sogokan untuk memperoleh jabatan tak bisa lagi dilakukan. Sistem lelang jabatan yang dilaksanakan Ganjar selama memimpin Jawa Tengah memberantas berbagai modus dan praktik Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN) dalam pengisian jabatan tinggi pratama atau jabatan strategis tertentu.
Seleksi terbuka yang dilakukan Ganjar yang juga Bacapres yang didukung Partai Perindo di Pemilu 2024 untuk mengisi jabatan tinggi pratama di lingkup Pemprov Jateng itu dinilai layak jadi rujukan sistem lelang jabatan.
Dua kepala sekolah yang jadi Kadisdikbud Provinsi Jateng itu masing-masing; Uswatun Khasanah yang sebelumnya Kepala SMA N 1 Purwantoro, Kabupaten Wonogiri, pada tahun 2022 dan sebelumnya Kepala SMK N Bawen Kabupaten Semarang Jumeri pada tahun 2019. Bahkan, Jumeri diangkat sebagai Dirjen PAUD Dikdasmen, setelah beberapa waktu menjabat sebagai Kepala Disdikbud Jateng.
Selain itu, ada kisah Imam Maskur, yang semula Camat Kedungbanteng, Kabupaten Tegal, diangkat menjadi Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jateng. Pengangkatan Imam Maskur berbarengan dengan Jumeri.
Pengamat kebijakan Universitas Diponegoro (Undip) Kismartini, menyebut lelang jabatan yang konsisten dilakukan Ganjar Pranowo selama menjabat sebagai Gubernur Jateng sebagai revolusi birokrasi. Sistem lelang jabatan, maka jabatan tinggi pratama akan diisi oleh orang-orang yang bekompeten serta berintegritas.
“Lelang jabatan itu bagus, membuka kesempatan kepada semua pihak untuk bisa menduduki jabatan sesuai dengan keahlian dan kompetensinya. Sebuah mekanisme yang bagus untuk meningkatkan kinerja pejabat,” kata Kismartini, dikutip Senin (25/92/2023).
Mekanisme lelang jabatan, sebutnya, maka proses pengisian posisi strategis dalam birokrasi dapat diawasi oleh masyarakat secara luas. Sebab, hal itu diakukan secara transparan dan akuntabel.
Sehingga, praktik-praktik ‘titipan’ maupun sogokan untuk memperoleh jabatan tak bisa lagi dilakukan. Sistem lelang jabatan yang dilaksanakan Ganjar selama memimpin Jawa Tengah memberantas berbagai modus dan praktik Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN) dalam pengisian jabatan tinggi pratama atau jabatan strategis tertentu.
tulis komentar anda