Akses Tol KM 149 Gedebage Dibuka, Bisa Keluar Masuk Masjid Al Jabbar via Tol
Minggu, 20 Agustus 2023 - 09:53 WIB
BANDUNG - Jasamarga Metropolitan Tollroad (JMT) selaku pengelola
Selama pengoperasian sementara ini, Jasa Marga akan berkoordinasi dengan Kementerian PUPR untuk terus mendukung pemenuhan kelayakan operasional jalan akses km 149 tersebut sebelum nantinya diserahterimakan oleh Kementerian PUPR kepada Jasa Marga untuk dapat beroperasi secara penuh.
Jasa Marga mengimbau kepada pengguna jalan untuk selalu mengantisipasi perjalanan dengan memastikan kondisi fisik dan kendaraan prima, kecukupan saldo uang elektronik, serta waktu dan arah perjalanan untuk mengantisipasi kepadatan.
Tetap berhati-hati selama berkendara, patuhi batas kecepatan berkendara di jalan tol, hubungi call center 24 jam Jasa Marga di 14080 atau melalui aplikasi Travoy untuk melakukan pembaharuan informasi lalu lintas di jalan tol.
Sebelumnya, untuk memperlancar arus mudik, PT Jasamarga membuka exit tol KM 149 Gedebage pada April 2023 lalu sebagai upaya antisipasi peningkatan volume lalu lintas di gerbang tol Cileunyi selama musim mudik ataupun arus balik lebaran 2023.
Atas hal itu, Plh Wali Kota Bandung, Ema Sumarna menyambut baik pembukaan Akses Tol Gedebage KM 149. Namun, ia lebih menyoroti terkait dengan optimalisasi jalur Gedebage Selatan.
Menurutnya, jalur Gedebage Selatan belum menyambung ke Jalan Soekarno Hatta, dikhawatirkan akan menimbulkan kemacetan.
"Kalau sekarang sudah dibuka, kita harus kerja keras supaya tidak terjadi arus pemindahan kemacetan. Sebab menurut saya Gedebage Selatan itu belum ideal kalau untuk menampung volume kendaraan yang banyak," katanya di Bandung, Sabtu 19 Agustus 2023.
Pembangunan jalur Gedebage Selatan memang merupakan ranah Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Untuk itu lanjut Ema pihaknya berharap jalur tersebut segera dibangun dan diselesaikan.
"Saya pikir kita tinggal optimalkan dulu yang ke Gedebage Selatan karena belum tersambung dengan Jalan Soekarno Hatta. Itu yang sebetulnya menjadi harapan saya untuk segera diselesaikan," ungkap Ema.
"Kami juga pernah bersurat untuk segera ditindaklanjuti. Namun, di sana memang ada ranah kewenangan provinsi. Ada lahan yang memang harus dibebaskan," sambungnya.
Selama pengoperasian sementara ini, Jasa Marga akan berkoordinasi dengan Kementerian PUPR untuk terus mendukung pemenuhan kelayakan operasional jalan akses km 149 tersebut sebelum nantinya diserahterimakan oleh Kementerian PUPR kepada Jasa Marga untuk dapat beroperasi secara penuh.
Jasa Marga mengimbau kepada pengguna jalan untuk selalu mengantisipasi perjalanan dengan memastikan kondisi fisik dan kendaraan prima, kecukupan saldo uang elektronik, serta waktu dan arah perjalanan untuk mengantisipasi kepadatan.
Tetap berhati-hati selama berkendara, patuhi batas kecepatan berkendara di jalan tol, hubungi call center 24 jam Jasa Marga di 14080 atau melalui aplikasi Travoy untuk melakukan pembaharuan informasi lalu lintas di jalan tol.
Sebelumnya, untuk memperlancar arus mudik, PT Jasamarga membuka exit tol KM 149 Gedebage pada April 2023 lalu sebagai upaya antisipasi peningkatan volume lalu lintas di gerbang tol Cileunyi selama musim mudik ataupun arus balik lebaran 2023.
Atas hal itu, Plh Wali Kota Bandung, Ema Sumarna menyambut baik pembukaan Akses Tol Gedebage KM 149. Namun, ia lebih menyoroti terkait dengan optimalisasi jalur Gedebage Selatan.
Menurutnya, jalur Gedebage Selatan belum menyambung ke Jalan Soekarno Hatta, dikhawatirkan akan menimbulkan kemacetan.
"Kalau sekarang sudah dibuka, kita harus kerja keras supaya tidak terjadi arus pemindahan kemacetan. Sebab menurut saya Gedebage Selatan itu belum ideal kalau untuk menampung volume kendaraan yang banyak," katanya di Bandung, Sabtu 19 Agustus 2023.
Pembangunan jalur Gedebage Selatan memang merupakan ranah Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Untuk itu lanjut Ema pihaknya berharap jalur tersebut segera dibangun dan diselesaikan.
"Saya pikir kita tinggal optimalkan dulu yang ke Gedebage Selatan karena belum tersambung dengan Jalan Soekarno Hatta. Itu yang sebetulnya menjadi harapan saya untuk segera diselesaikan," ungkap Ema.
"Kami juga pernah bersurat untuk segera ditindaklanjuti. Namun, di sana memang ada ranah kewenangan provinsi. Ada lahan yang memang harus dibebaskan," sambungnya.
(hri)
tulis komentar anda