Wali Kota Mojokerto Sampaikan 57 Rekomendasi pada Rakernas APEKSI 2023
Jum'at, 14 Juli 2023 - 10:02 WIB
Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari sampaikan 57 rekomendasi dari Komwil IV pada Rakernas APEKSI 2023 (Foto: dok pemkot mojokerto)
MOJOKERTO - Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari yang juga Wakil Ketua Komisariat Wilayah (Komwil) IV APEKSI (Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia) menyampaikan sejumlah rekomendasi dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) APEKSI 2023 yang diselenggarakan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (13/7).
Hasil rekomendasi yang disampaikan tersebut merupakan hasil dari Rakerkomwil IV ke-18 APEKSI yang telah diselenggarakan di Kota Pasuruan pada Rabu (21/6) lalu. Mewakili Ketua Komwil IV APEKSI, Ning Ita sapaan akrab Wali Kota Mojokerto tersebut menyebut ada 57 poin rekomendasi yang ditujukan bagi 7 Kementerian.
"Kami di daerah berupaya bagaimana kondisi yang kami rasakan ini melalui APEKSI bisa didorong, didengar di Kementerian sehingga ada solusi yang menjadi jalan keluar bagi kami dalam menyelesaikan kondisi atau kendala yang ada di daerah," ungkapnya.
Dari 57 poin rekomendasi untuk 7 Kementerian tersebut, yang terkait dengan isu nasional diantaranya yang pertama terkait tindak lanjut Undang-Undang nomor 1 tahun 2022 tentang hak keuangan pusat dan daerah (HKPD) yang hingga saat ini hampir di seluruh daerah belum ada tindak lanjut bagaimana pajak dan retribusi daerah bisa segera ditetapkan.
Hasil rekomendasi yang disampaikan tersebut merupakan hasil dari Rakerkomwil IV ke-18 APEKSI yang telah diselenggarakan di Kota Pasuruan pada Rabu (21/6) lalu. Mewakili Ketua Komwil IV APEKSI, Ning Ita sapaan akrab Wali Kota Mojokerto tersebut menyebut ada 57 poin rekomendasi yang ditujukan bagi 7 Kementerian.
"Kami di daerah berupaya bagaimana kondisi yang kami rasakan ini melalui APEKSI bisa didorong, didengar di Kementerian sehingga ada solusi yang menjadi jalan keluar bagi kami dalam menyelesaikan kondisi atau kendala yang ada di daerah," ungkapnya.
Dari 57 poin rekomendasi untuk 7 Kementerian tersebut, yang terkait dengan isu nasional diantaranya yang pertama terkait tindak lanjut Undang-Undang nomor 1 tahun 2022 tentang hak keuangan pusat dan daerah (HKPD) yang hingga saat ini hampir di seluruh daerah belum ada tindak lanjut bagaimana pajak dan retribusi daerah bisa segera ditetapkan.
Lihat Juga :