Tinjau Panti Asuhan di Bandung, Wamen ATR/BPN: Pentingnya Sertifikasi Tanah Wakaf
Senin, 12 Juni 2023 - 16:13 WIB
Wamen ATR/BPN, Raja Juli Antoni, saat meninjau langsung bidang tanah yang diwakafkan kepada Muhammadiyah pada tahun 1986 yang kini didayagunakan untuk Panti Asuhan, di Bandung. Foto/Ist
BANDUNG - Sertifikasi tanah wakaf dinilai penting untuk menghindari sengketa dan permasalahan tanah di kemudian hari.
Hal ini ditegaskan oleh Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Raja Juli Antoni, saat meninjau langsung bidang tanah yang diwakafkan kepada Muhammadiyah pada tahun 1986 yang kini didayagunakan untuk Panti Asuhan, namun menjadi sengketa, di Bandung, Jawa Barat.
Proses hukum Panti Asuhan yang berlokasi di Jalan Cihapit itu, sekarang sedang ditangani Polda Jawa Barat. Wamen ATR/BPN menjelaskan, kedatangannya digerakkan karena dirinya merupakan kader yang telah lama berkecimpung dalam dakwah yang dilakukan oleh Muhammadiyah.
“Kedatangan saya ke sini sebagai komitmen dari seorang Kader Muhammadiyah,” kata politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tersebut, Senin (12/6/2023).
Lebih lanjut mantan Ketua PP Pemuda Muhammadiyah itu menjelaskan, terdapat Nota Kesepahaman antara Kementerian ATR/BPN dengan PP Muhammadiyah untuk asistensi pencegahan dan penyelesaian sengketa tanah.
"Kami bergerak dalam ruang Nota Kesepahaman yang telah dibuat antara Kementerian ATR dengan Muhammadiyah,” ungkap Raja Antoni
Hal ini ditegaskan oleh Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Raja Juli Antoni, saat meninjau langsung bidang tanah yang diwakafkan kepada Muhammadiyah pada tahun 1986 yang kini didayagunakan untuk Panti Asuhan, namun menjadi sengketa, di Bandung, Jawa Barat.
Proses hukum Panti Asuhan yang berlokasi di Jalan Cihapit itu, sekarang sedang ditangani Polda Jawa Barat. Wamen ATR/BPN menjelaskan, kedatangannya digerakkan karena dirinya merupakan kader yang telah lama berkecimpung dalam dakwah yang dilakukan oleh Muhammadiyah.
“Kedatangan saya ke sini sebagai komitmen dari seorang Kader Muhammadiyah,” kata politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tersebut, Senin (12/6/2023).
Lebih lanjut mantan Ketua PP Pemuda Muhammadiyah itu menjelaskan, terdapat Nota Kesepahaman antara Kementerian ATR/BPN dengan PP Muhammadiyah untuk asistensi pencegahan dan penyelesaian sengketa tanah.
"Kami bergerak dalam ruang Nota Kesepahaman yang telah dibuat antara Kementerian ATR dengan Muhammadiyah,” ungkap Raja Antoni
Lihat Juga :