Hingga Vaksin Ditemukan, Tes COVID-19 Bakal Terus Digelar Masif
Selasa, 21 Juli 2020 - 09:47 WIB
Menurutnya, masukan dari masyarakat, termasuk DPRD Jabar selalu menjadi pertimbangan pihaknya dalam menyempurnakan pendistribusian, termasuk pendataan penerima bansos provinsi.
"Dari sisi bansos akan kami terus perbaiki dinamika-dinamika yang terjadi. Masukan dari bawah, kami akan tampung dan kami akan catat, sehingga apa yang sudah kita sepakati bisa dirasakan manfaatnya sebaik-baiknya untuk masyarakat," tegasnya lagi.
Diketahui, keluarga rumah tangga sasaran (KRTS) non-data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) penerima bansos provinsi sebanyak 1.392.407 kepala keluarga (KK). Per Minggu (19/7/2020), sebanyak 580.394 paket bansos provinsi berhasil diserahkan kepada KRTS non-DTKS.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Jabar Dodo Suhendar menyatakan, prinsip kehati-hatian diusung agar data penerima bansos tahap II lebih akurat. Koordinasi dengan sejumlah pihak, seperti Ombudsman, BPKP, dan KPK, pun dilakukan.
"KPK mengapresiasi Pemda Provinsi Jabar dalam menetapkan data ini karena sangat hati-hati. Dalam arti menghindari penerima ganda, dan yang tidak tepat sasaran. KPK juga berharap kabupaten/kota di Jabar bisa seperti ini dalam sistem penyaringan data," kata Dodo.(Baca juga: Warganya Terkonfirmasi Positif Corona, Desa di Majalengka Diisolasi )
"Dari sisi bansos akan kami terus perbaiki dinamika-dinamika yang terjadi. Masukan dari bawah, kami akan tampung dan kami akan catat, sehingga apa yang sudah kita sepakati bisa dirasakan manfaatnya sebaik-baiknya untuk masyarakat," tegasnya lagi.
Diketahui, keluarga rumah tangga sasaran (KRTS) non-data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) penerima bansos provinsi sebanyak 1.392.407 kepala keluarga (KK). Per Minggu (19/7/2020), sebanyak 580.394 paket bansos provinsi berhasil diserahkan kepada KRTS non-DTKS.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Jabar Dodo Suhendar menyatakan, prinsip kehati-hatian diusung agar data penerima bansos tahap II lebih akurat. Koordinasi dengan sejumlah pihak, seperti Ombudsman, BPKP, dan KPK, pun dilakukan.
"KPK mengapresiasi Pemda Provinsi Jabar dalam menetapkan data ini karena sangat hati-hati. Dalam arti menghindari penerima ganda, dan yang tidak tepat sasaran. KPK juga berharap kabupaten/kota di Jabar bisa seperti ini dalam sistem penyaringan data," kata Dodo.(Baca juga: Warganya Terkonfirmasi Positif Corona, Desa di Majalengka Diisolasi )
(nun)
Lihat Juga :