TGB Zainul Majdi Ajak Masyarakat Jaga Kehormatan Ponpes

TGB menyebut, larangan ini bagian dari ketundukan pada kesepakatan yang berkembang di masyarakat. Dahulu, hal ini tidak disebut sebagai pelanggaran.

“Bahkan dulu hal ini dianggap sebagai kesepakatan dalam mendidik, maka sekarang tradisi pendidikan sudah berubah. Termasuk hukumnya, tindakan fisik ini masuk hukum pidana,” ucapnya.

Tindakan fisik dialami dahulu ketika menerima pendidikan, ucap TGB, tidak boleh lagi. Apalagi bila hal itu terkait pelecehan yang terjadi pada peserta didik.

“Ada santri dan santriwati di luar Pulau Lombok dilecehkan, ini tak boleh terjadi. Naudzubillahi min dzalik,” katanya.

TGB menambahkan, pola pembelajaran yang memungkinkan terjadi pelanggaran supaya ditutup. Ini tanggung jawab semua pihak.

“Para orang tua berpikir menyekolahkan anak ke ponpes, termasuk di kota besar karena diberitakan (ada penyimpangan) berulang-ulang,” ucapnya.

“Mari kita jaga nama baik ponpes dengan memastikan menjadikan anak didik terhormat dan lahir batin. Tidak bisa menjaga kehormatan kalau kita sebagai guru tak menjaga itu,” tambahnya.