Ini Alasan Jawa Tengah Belum Ajukan Status PSBB ke Pusat
Selasa, 14 April 2020 - 13:02 WIB
Hingga saat ini total kasus COVID-19 di Jawa Tengah yang terkonfirmasi sebanyak 203 orang, 25 di antaranya meninggal dan 19 sembuh. Ilustrasi/SINDOnews
SEMARANG - Hingga saat ini total kasus COVID-19 di Jawa Tengah yang terkonfirmasi sebanyak 203 orang, 25 di antaranya meninggal dan 19 sembuh. Landainya tingkat kenaikan kasus tersebut, membuat Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo merasa belum memerlukan pengajuan status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk wilayahnya.
Setelah DKI Jakarta ditetapkan berstatus PSBB, beberapa wilayah di Jawa Barat dan Banten juga menyusul. Itu karena lonjakan kasus di tiga daerah tersebut sangat tinggi. Jakarta di peringkat teratas dengan 2.186 kasus, Jawa Barat yang terdapat 540 kasus berada di peringkat kedua dan Banten terdapat 285 kasus berada di peringkat keempat.
Sementara Jateng yang di peringkat keenam kasus terbanyak, menurut Ganjar belum perlu untuk mengajukan PSBB. "Belum (ajukan PSBB). Kita lagi siapkan dengan baik, agar kita mantab betul, mulai dari bagaimana percepatan persebarannya, tapi kita lebih hati-hati betul menghitung," kata Ganjar, Selasa (14/42020)
Hitungan yang dimaksud Ganjar adalah dukungan atau bantuan pemerintah kepada masyarakat. Termasuk sistem logistik, sistem transportasi sampai sistem keuangan.
"Jadi PSBB bukan tujuan, tapi mesti dihitung secara matematis, statistik secara epidemologis sehingga kita perlu pakar untuk membantu," katanya.
Selain itu, juga belum ada kabupaten maupun kota di Jawa Tengah yang hendak mengajukan penetapan status tersedia. Saat ini Ganjar tengah mematangkan pendataan masyarakat sebagai salah satu skenario teknis pemberian bantuan.
"Sampai akhir April akan kita eksekusi soal bantuan. Agar kita menyiapkan skenarionya. Termasuk ketika kita mengajukan atau menuju PSBB, kota mana kabupaten mana kecamatan desa kita hitung betul," tandasnya.
Selain itu, yang tidak kalah penting bagi Ganjar adalah pendataan warganya yang saat ini berada di luar daerah, Jabodetabek khususnya. Pendataan tersebut juga dalam rangka penyaluran bantuan. Ganjar mengatakan pihaknya telah berkomunikasi dengan Gubernur DKI Jakarta dan Jawa Barat untuk percepatan pendataan tersebut.
"Harapannya tidak ada warga yang mudik, jadi tidak ada orang yang berpotensi untuk membawa virus itu ke asalnya. Ini bukan stigmatisasi, tapi dengan sudah ya asimtomatis kita tidak tahu siapa yang tertular. Kita bantu Jakarta, Jabar agar semua berjalan. Ini komunitas warga Jateng di Jakarta dan Jabar juga sudah mendata," pungkasnya.
Setelah DKI Jakarta ditetapkan berstatus PSBB, beberapa wilayah di Jawa Barat dan Banten juga menyusul. Itu karena lonjakan kasus di tiga daerah tersebut sangat tinggi. Jakarta di peringkat teratas dengan 2.186 kasus, Jawa Barat yang terdapat 540 kasus berada di peringkat kedua dan Banten terdapat 285 kasus berada di peringkat keempat.
Sementara Jateng yang di peringkat keenam kasus terbanyak, menurut Ganjar belum perlu untuk mengajukan PSBB. "Belum (ajukan PSBB). Kita lagi siapkan dengan baik, agar kita mantab betul, mulai dari bagaimana percepatan persebarannya, tapi kita lebih hati-hati betul menghitung," kata Ganjar, Selasa (14/42020)
Hitungan yang dimaksud Ganjar adalah dukungan atau bantuan pemerintah kepada masyarakat. Termasuk sistem logistik, sistem transportasi sampai sistem keuangan.
"Jadi PSBB bukan tujuan, tapi mesti dihitung secara matematis, statistik secara epidemologis sehingga kita perlu pakar untuk membantu," katanya.
Selain itu, juga belum ada kabupaten maupun kota di Jawa Tengah yang hendak mengajukan penetapan status tersedia. Saat ini Ganjar tengah mematangkan pendataan masyarakat sebagai salah satu skenario teknis pemberian bantuan.
"Sampai akhir April akan kita eksekusi soal bantuan. Agar kita menyiapkan skenarionya. Termasuk ketika kita mengajukan atau menuju PSBB, kota mana kabupaten mana kecamatan desa kita hitung betul," tandasnya.
Selain itu, yang tidak kalah penting bagi Ganjar adalah pendataan warganya yang saat ini berada di luar daerah, Jabodetabek khususnya. Pendataan tersebut juga dalam rangka penyaluran bantuan. Ganjar mengatakan pihaknya telah berkomunikasi dengan Gubernur DKI Jakarta dan Jawa Barat untuk percepatan pendataan tersebut.
"Harapannya tidak ada warga yang mudik, jadi tidak ada orang yang berpotensi untuk membawa virus itu ke asalnya. Ini bukan stigmatisasi, tapi dengan sudah ya asimtomatis kita tidak tahu siapa yang tertular. Kita bantu Jakarta, Jabar agar semua berjalan. Ini komunitas warga Jateng di Jakarta dan Jabar juga sudah mendata," pungkasnya.
(nan)
tulis komentar anda