BPJS Ketenagakerjaan Targetkan 70 Juta Kepesertaan pada 2026
Senin, 10 April 2023 - 12:11 WIB
BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) menargetkan jumlah kepesertaan sebanyak 70 juta pada 2026. (Ist)
KOTAWARINGIN BARAT - BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) menargetkan jumlah kepesertaan sebanyak 70 juta pada 2026.
Angka itu baik pekerja formal maupun informal. Untuk mencapai target tersebut, BPJS Ketenagakerjaan pada Mei 2023 mulai bergerak mengampanyekan Kerja Keras Bebas Cemas ke 83.000 desa secara bertahap.
“Berikutnya bulan Mei (2023) ini, mudah-mudahan minggu ketiga, itu kita ada kampanye Kerja Keras Bebas Cemas masuk desa. Kita sudah mulai cari informasi atau pola perilaku mereka," kata Deputi Bidang Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan Oni Marbun saat ditemui di Jakarta, beberapa waktu lalu.
"Total ada 83.000 desa di seluruh Indonesia (akan menjadi sasaran) tapi bertahap. Strateginya adalah dengan menggandeng perangkat desa sama penyuluh informasi publik.”
Hingga Februari 2023, jumlah peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 35,3 juta atau meningkat 14,01% dari periode yang sama tahun sebelumnya.
Namun, untuk jumlah kepesertaan, lanjut Oni, masih tinggi untuk kategori pekerja formal dibandingkan pekerja informal. "Pekerja informal totalnya sekarang ada 6,1 jutaan per Februari 2022. Pekerja formalnya sekarang 22,58 juta dibanding 20,9 juta tahun lalu, naiknya 7%," sebutnya.
Maka dari itu, BPJS Ketenagakerjaan terus aktif mengampanyekan Kerja Keras Bebas Cemas tersebut. Ia mengungkapkan, sumber dana terbesar BPJS Ketenagakerjaan bersumber dari pekerja informal.
"Sumber terbesar kita jujur saja paling banyak petani dan nelayan. Pedagang pasar, termasuk pedagang di pelelangan ikan, dan juga ojol. Insya Allah dengan sosialisasi, komunikasi kita konsisten terus, awareness, pemahaman, awareness, pemahaman, mudah-mudahan 70 juta (target kepesertaan) bisa tercapai di 2026," sebutnya.
Pada 20 Oktober 2022, BPJS Ketenagakerjaan meluncurkan strategi komunikasi baru dengan mengusung tema Kerja Keras Bebas Cemas.
“Jadi kita meluncurkan kampanye Kerja Keras Bebas Cemas. Kerja Keras Bebas Cemas ini kampanye yang ditujukan untuk para pekerja bukan penerima upah," kata Kepala BPJS Ketenagakerjaan Pangkalan Bun, Yadi Hadriyanto.
Angka itu baik pekerja formal maupun informal. Untuk mencapai target tersebut, BPJS Ketenagakerjaan pada Mei 2023 mulai bergerak mengampanyekan Kerja Keras Bebas Cemas ke 83.000 desa secara bertahap.
“Berikutnya bulan Mei (2023) ini, mudah-mudahan minggu ketiga, itu kita ada kampanye Kerja Keras Bebas Cemas masuk desa. Kita sudah mulai cari informasi atau pola perilaku mereka," kata Deputi Bidang Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan Oni Marbun saat ditemui di Jakarta, beberapa waktu lalu.
"Total ada 83.000 desa di seluruh Indonesia (akan menjadi sasaran) tapi bertahap. Strateginya adalah dengan menggandeng perangkat desa sama penyuluh informasi publik.”
Hingga Februari 2023, jumlah peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 35,3 juta atau meningkat 14,01% dari periode yang sama tahun sebelumnya.
Namun, untuk jumlah kepesertaan, lanjut Oni, masih tinggi untuk kategori pekerja formal dibandingkan pekerja informal. "Pekerja informal totalnya sekarang ada 6,1 jutaan per Februari 2022. Pekerja formalnya sekarang 22,58 juta dibanding 20,9 juta tahun lalu, naiknya 7%," sebutnya.
Maka dari itu, BPJS Ketenagakerjaan terus aktif mengampanyekan Kerja Keras Bebas Cemas tersebut. Ia mengungkapkan, sumber dana terbesar BPJS Ketenagakerjaan bersumber dari pekerja informal.
"Sumber terbesar kita jujur saja paling banyak petani dan nelayan. Pedagang pasar, termasuk pedagang di pelelangan ikan, dan juga ojol. Insya Allah dengan sosialisasi, komunikasi kita konsisten terus, awareness, pemahaman, awareness, pemahaman, mudah-mudahan 70 juta (target kepesertaan) bisa tercapai di 2026," sebutnya.
Pada 20 Oktober 2022, BPJS Ketenagakerjaan meluncurkan strategi komunikasi baru dengan mengusung tema Kerja Keras Bebas Cemas.
“Jadi kita meluncurkan kampanye Kerja Keras Bebas Cemas. Kerja Keras Bebas Cemas ini kampanye yang ditujukan untuk para pekerja bukan penerima upah," kata Kepala BPJS Ketenagakerjaan Pangkalan Bun, Yadi Hadriyanto.
(nag)
tulis komentar anda