Banyak Raja Ditangkap Korupsi, Pemkab Maluku Tengah Gandeng Kampus di Semarang
Rabu, 22 Maret 2023 - 07:32 WIB
Raja ini adalah kepala pemerintahan negeri, sebuah wilayah administratif di bawah kecamatan. Pemimpin kesatuan masyarakat hukum adat. Hari ini, ada 186 negeri di Kabupaten Maluku Tengah.
Selain para raja yang tersangkut korupsi, Marasabessy juga mengemukakan para Saniri juga mempunyai persoalan serupa. Saniri adalah kumpulan wakil-wakil Soa alias kelompok masyarakat yang terdiri dari beberapa marga. Saniri ini bertindak sebagai legislator.
“Kami ingin ada pendampingan karena terus terang SDM (sumber daya manusia) masih kurang, jadi ke depan tidak ada lagi Raja maupun Saniri yang ditangkap,” lanjut Marasabessy yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang (PUPR) ini.
Dia bercerita wilayahnya kaya akan potensi sumber daya alam. Namun, karena SDM masih belum mumpuni, maka potensi itu belum bisa sepenuhnya dimaksimalkan. Aneka potensi itu, disebut Marasabessy di antaranya; hasil perkebunan, tambak udang, ikan, dan terbaru ditemukan gas alam.
SDM yang rendah itu, sebut Marasabessy, juga yang menyebabkan konflik berlarut di wilayahnya. “Selain karena budaya ya, karena mereka senang kalau berkelahi, minum-minuman keras. Jadi konflik awalnya antar-individu, jadi meluas, konflik kecil jadi konflik antar-kampung, rata-rata lulusan SMA,” sambungnya.
Selain mengupayakan aneka persoalan terkait SDM itu, Marasabessy juga ingin ada pendampingan untuk pemanfaatan energi terbarukan. “Kami ini wilayahnya pulau-pulau, ada beberapa desa yang sampai hari ini listrik belum ada,” kata dia.
Selain para raja yang tersangkut korupsi, Marasabessy juga mengemukakan para Saniri juga mempunyai persoalan serupa. Saniri adalah kumpulan wakil-wakil Soa alias kelompok masyarakat yang terdiri dari beberapa marga. Saniri ini bertindak sebagai legislator.
“Kami ingin ada pendampingan karena terus terang SDM (sumber daya manusia) masih kurang, jadi ke depan tidak ada lagi Raja maupun Saniri yang ditangkap,” lanjut Marasabessy yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang (PUPR) ini.
Dia bercerita wilayahnya kaya akan potensi sumber daya alam. Namun, karena SDM masih belum mumpuni, maka potensi itu belum bisa sepenuhnya dimaksimalkan. Aneka potensi itu, disebut Marasabessy di antaranya; hasil perkebunan, tambak udang, ikan, dan terbaru ditemukan gas alam.
SDM yang rendah itu, sebut Marasabessy, juga yang menyebabkan konflik berlarut di wilayahnya. “Selain karena budaya ya, karena mereka senang kalau berkelahi, minum-minuman keras. Jadi konflik awalnya antar-individu, jadi meluas, konflik kecil jadi konflik antar-kampung, rata-rata lulusan SMA,” sambungnya.
Selain mengupayakan aneka persoalan terkait SDM itu, Marasabessy juga ingin ada pendampingan untuk pemanfaatan energi terbarukan. “Kami ini wilayahnya pulau-pulau, ada beberapa desa yang sampai hari ini listrik belum ada,” kata dia.
Lihat Juga :