Pembangunan Surabaya Belum Merata, Ini Jurus Wawali Whisnu Sakti
Sabtu, 18 Juli 2020 - 12:12 WIB
"Ke depan gagasan saya untuk dana Rp50 juta/RT dan Rp100 juta/RT ini bisa jadi solusi. Bagaimana warga kampung bisa berdaulat membangun kampungnya sendiri," terang politisi PDIP yang maju dalam Kontestasi Pilwali Surabaya 2020 ini.
Di sisi lain, pasangan Risma dalam Pilkada 2015 lalu ini menjelaskan, jika Pemkot Surabaya, masih memiliki kewalahan dalam mengurus COVID-19. Maka dari itu, ia berharap warga sabar menunggu dalam pembanhunan infrastruktur.
"Saat ini memang agak susah. Hampir semua anggaran digeser ke COVID-19. Tapi saya usahakan untuk menyampaikan itu ke dinas yang terkait," kata Whisnu.
(Baca juga: Yayasan Stapa Center Bantu Jatim Alat PCR Terlengkap )
WS juga terus mengawal proses pencairan dana stimulan Rp10 juta setiap RW dalam masa pandemi. Secara hukum tidak ada masalah. Baik dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan kejaksaan, memperbolehkan adanya dana stimulan untuk kampung tangguh.
"Sudah clear kalau dari BPK dan kejaksaan. Mereka menyetujui dalam rapat koordinasi beberapa saat lalu. Ini saya kejar, agar wali kota segera turunkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknisnya," katanya.
Sehingga setelah cair nanti, dana itu bisa digunakan warga untuk membangun infrastruktur kampungnya untuk penanganan pandemi. Bisa untuk pembuatan masker kain, penyemprotan disinfektan, penyediaan sabun cuci tangan, dan pembuatan dapur umum bagi warga terdampak.
Di sisi lain, pasangan Risma dalam Pilkada 2015 lalu ini menjelaskan, jika Pemkot Surabaya, masih memiliki kewalahan dalam mengurus COVID-19. Maka dari itu, ia berharap warga sabar menunggu dalam pembanhunan infrastruktur.
"Saat ini memang agak susah. Hampir semua anggaran digeser ke COVID-19. Tapi saya usahakan untuk menyampaikan itu ke dinas yang terkait," kata Whisnu.
(Baca juga: Yayasan Stapa Center Bantu Jatim Alat PCR Terlengkap )
WS juga terus mengawal proses pencairan dana stimulan Rp10 juta setiap RW dalam masa pandemi. Secara hukum tidak ada masalah. Baik dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan kejaksaan, memperbolehkan adanya dana stimulan untuk kampung tangguh.
"Sudah clear kalau dari BPK dan kejaksaan. Mereka menyetujui dalam rapat koordinasi beberapa saat lalu. Ini saya kejar, agar wali kota segera turunkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknisnya," katanya.
Sehingga setelah cair nanti, dana itu bisa digunakan warga untuk membangun infrastruktur kampungnya untuk penanganan pandemi. Bisa untuk pembuatan masker kain, penyemprotan disinfektan, penyediaan sabun cuci tangan, dan pembuatan dapur umum bagi warga terdampak.
(eyt)
tulis komentar anda