Pembangunan Surabaya Belum Merata, Ini Jurus Wawali Whisnu Sakti
Sabtu, 18 Juli 2020 - 12:12 WIB
loading...
Wakil Wali Kota Surabaya, Whisnu Sakti Buana. Foto/Ist.
A
A
A
SURABAYA - Pemerataan pembangunan di wilayah Kota Surabaya , masih belum maksimal. Salah satunya proses pavingisasi dan ketersediaan penerangan jalan umum (PJU) di wilayah Kecamatan Tandes.
(Baca juga: Tragis, Bocah Papua Diperkosa Oknum Polisi Mabuk di Sorong )
Itu menjadi salah satu aduan warga dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LMPK) Tandes. Semalam, puluhan masyarakat kawasan Barat Surabaya ini menyampaikan kepada Pemkot melalui Wakil Wali (Wawali) Kota Surabaya, Whisnu Sakti Buana .
Bertempat di Kediaman Dinas Wawali Kota Surabaya, puluhan warga dari Kelurahan Tandes ini mengeluhkan belum tersentuhnya ketersediaan PJU dan pavingisasi. Khususnya di Kampung Tandes Kidul Gang Sawah. "Sudah 25 tahun belum tersentuh," kata Ketua LPMK Tandes, Sutono.
Pun dengan pavingisasi juga masih belum menyeluruh. "Karena masih sebagian. Untuk itu kami memohon agar Pemkot Surabaya bisa memberikan perhatian," terang Sutono.
(Baca juga: Dikarantina di Jayapura, Prajurit Kostrad Tetap Latihan Tempur )
Dalam pertemuan itu, warga juga curhat kepada Whisnu, terkait dengan kondisi kampungnya selama pandemi melanda. Mereka sudah kewalahan, dalam menangani secara pribadi dan swadaya dalam pengurusan Kampung Tangguh COVID-19. Maka dari itu, mereka meminta Pemkot untuk turun tangan membantu mereka.
Sementara, Whisnu Sakti menjelaskan menyoal keluhan proses pavingisasi bakal ditindaklanjuti. "Termasuk soal PJU. Tolong nanti serahkan alamatnya saja dimana. Biar diurus DKRTH," katanya.
WS (Whisnu Sakti Buana) menerangkan, selama ini proses pemerataan pembangunan di wilayah Surabaya terus dilakukan. Meski diakui hal tersebut belum maksimal.
"Ke depan gagasan saya untuk dana Rp50 juta/RT dan Rp100 juta/RT ini bisa jadi solusi. Bagaimana warga kampung bisa berdaulat membangun kampungnya sendiri," terang politisi PDIP yang maju dalam Kontestasi Pilwali Surabaya 2020 ini.
Di sisi lain, pasangan Risma dalam Pilkada 2015 lalu ini menjelaskan, jika Pemkot Surabaya, masih memiliki kewalahan dalam mengurus COVID-19. Maka dari itu, ia berharap warga sabar menunggu dalam pembanhunan infrastruktur.
"Saat ini memang agak susah. Hampir semua anggaran digeser ke COVID-19. Tapi saya usahakan untuk menyampaikan itu ke dinas yang terkait," kata Whisnu.
(Baca juga: Yayasan Stapa Center Bantu Jatim Alat PCR Terlengkap )
WS juga terus mengawal proses pencairan dana stimulan Rp10 juta setiap RW dalam masa pandemi. Secara hukum tidak ada masalah. Baik dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan kejaksaan, memperbolehkan adanya dana stimulan untuk kampung tangguh.
"Sudah clear kalau dari BPK dan kejaksaan. Mereka menyetujui dalam rapat koordinasi beberapa saat lalu. Ini saya kejar, agar wali kota segera turunkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknisnya," katanya.
Sehingga setelah cair nanti, dana itu bisa digunakan warga untuk membangun infrastruktur kampungnya untuk penanganan pandemi. Bisa untuk pembuatan masker kain, penyemprotan disinfektan, penyediaan sabun cuci tangan, dan pembuatan dapur umum bagi warga terdampak.
(Baca juga: Tragis, Bocah Papua Diperkosa Oknum Polisi Mabuk di Sorong )
Itu menjadi salah satu aduan warga dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LMPK) Tandes. Semalam, puluhan masyarakat kawasan Barat Surabaya ini menyampaikan kepada Pemkot melalui Wakil Wali (Wawali) Kota Surabaya, Whisnu Sakti Buana .
Bertempat di Kediaman Dinas Wawali Kota Surabaya, puluhan warga dari Kelurahan Tandes ini mengeluhkan belum tersentuhnya ketersediaan PJU dan pavingisasi. Khususnya di Kampung Tandes Kidul Gang Sawah. "Sudah 25 tahun belum tersentuh," kata Ketua LPMK Tandes, Sutono.
Pun dengan pavingisasi juga masih belum menyeluruh. "Karena masih sebagian. Untuk itu kami memohon agar Pemkot Surabaya bisa memberikan perhatian," terang Sutono.
(Baca juga: Dikarantina di Jayapura, Prajurit Kostrad Tetap Latihan Tempur )
Dalam pertemuan itu, warga juga curhat kepada Whisnu, terkait dengan kondisi kampungnya selama pandemi melanda. Mereka sudah kewalahan, dalam menangani secara pribadi dan swadaya dalam pengurusan Kampung Tangguh COVID-19. Maka dari itu, mereka meminta Pemkot untuk turun tangan membantu mereka.
Sementara, Whisnu Sakti menjelaskan menyoal keluhan proses pavingisasi bakal ditindaklanjuti. "Termasuk soal PJU. Tolong nanti serahkan alamatnya saja dimana. Biar diurus DKRTH," katanya.
WS (Whisnu Sakti Buana) menerangkan, selama ini proses pemerataan pembangunan di wilayah Surabaya terus dilakukan. Meski diakui hal tersebut belum maksimal.
"Ke depan gagasan saya untuk dana Rp50 juta/RT dan Rp100 juta/RT ini bisa jadi solusi. Bagaimana warga kampung bisa berdaulat membangun kampungnya sendiri," terang politisi PDIP yang maju dalam Kontestasi Pilwali Surabaya 2020 ini.
Di sisi lain, pasangan Risma dalam Pilkada 2015 lalu ini menjelaskan, jika Pemkot Surabaya, masih memiliki kewalahan dalam mengurus COVID-19. Maka dari itu, ia berharap warga sabar menunggu dalam pembanhunan infrastruktur.
"Saat ini memang agak susah. Hampir semua anggaran digeser ke COVID-19. Tapi saya usahakan untuk menyampaikan itu ke dinas yang terkait," kata Whisnu.
(Baca juga: Yayasan Stapa Center Bantu Jatim Alat PCR Terlengkap )
WS juga terus mengawal proses pencairan dana stimulan Rp10 juta setiap RW dalam masa pandemi. Secara hukum tidak ada masalah. Baik dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan kejaksaan, memperbolehkan adanya dana stimulan untuk kampung tangguh.
"Sudah clear kalau dari BPK dan kejaksaan. Mereka menyetujui dalam rapat koordinasi beberapa saat lalu. Ini saya kejar, agar wali kota segera turunkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknisnya," katanya.
Sehingga setelah cair nanti, dana itu bisa digunakan warga untuk membangun infrastruktur kampungnya untuk penanganan pandemi. Bisa untuk pembuatan masker kain, penyemprotan disinfektan, penyediaan sabun cuci tangan, dan pembuatan dapur umum bagi warga terdampak.
(eyt)
Lihat Juga :
