PJJ Butuh Modal Kuota Internet, Jutaan Anak Terancam Putus Sekolah
Rabu, 15 Juli 2020 - 16:45 WIB
Pada prinsipnya dia mendukung kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim, melakukan PJJ untuk mencegah penyebaran Covid19. Namun dia meminta agar pemerintah memberi perhatian pada rakyat untuk kelancaran PJJ.
“Ini kan seolah-seolah dipaksakan. Nadiem mengatakan 96 persen belum bisa tatap muka. Komnas PA sampai sekarang juga mendukung agar jangan sampai ada yang memberikan itu, siapa mau tanggung jawab kalau anak terkena virus Corona, karena di Jepang dan Korea, 2 hari masuk langsung 70 orang yang meninggal,” ucapnya.
Arist menegaskan, Nadiem harus konsiten dengan kebijakan tersebut. “Jangan plin-plan. Dia bilang 96 persen harus daring, ya lakukan,” tegasnya. (Baca juga: Begini Repotnya Orang Tua Ngurusi Anak Belajar Daring)
Dia juga menyoroti pentingnya perhatian bagi siswa yang berada di daerah pedalaman. Menurutnya ini menjadi tanggung jawab Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).
“Kita sudah usul bantuan itu sampai ke perbatasan dan daerah bencana. Internet harus gratis. Itu tanggung jawab Menkominfo. Bisa kerja sama, jangan diberikan kebijakan yang mengambang,” tegasnya.
“Ini kan seolah-seolah dipaksakan. Nadiem mengatakan 96 persen belum bisa tatap muka. Komnas PA sampai sekarang juga mendukung agar jangan sampai ada yang memberikan itu, siapa mau tanggung jawab kalau anak terkena virus Corona, karena di Jepang dan Korea, 2 hari masuk langsung 70 orang yang meninggal,” ucapnya.
Arist menegaskan, Nadiem harus konsiten dengan kebijakan tersebut. “Jangan plin-plan. Dia bilang 96 persen harus daring, ya lakukan,” tegasnya. (Baca juga: Begini Repotnya Orang Tua Ngurusi Anak Belajar Daring)
Dia juga menyoroti pentingnya perhatian bagi siswa yang berada di daerah pedalaman. Menurutnya ini menjadi tanggung jawab Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).
“Kita sudah usul bantuan itu sampai ke perbatasan dan daerah bencana. Internet harus gratis. Itu tanggung jawab Menkominfo. Bisa kerja sama, jangan diberikan kebijakan yang mengambang,” tegasnya.
(thm)
Lihat Juga :