Pembahasan Kebijakan ERP Mandek di DPRD Jakarta, Batal?
Senin, 30 Januari 2023 - 11:28 WIB
Penerapan ERP disebut akan segera dilakukan di beberapa ruas jalan protokol Ibu Kota. Foto/Koran SINDO
JAKARTA - Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan bahwa saat ini tengah fokus penuntasan regulasi dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) soal kebijakan jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP).
Diketahui pembahasan ERP di DPRD DKI masih mandek ditunda akibat tidak lengkapnya pihak Pemprov saat rapat kerja. Baca juga: Penerapan ERP, Driver Ojol Khawatir Makin Susah Dapat Orderan
”Untuk ERP, kami belum masuk ke teknologi. masih fokus pada penuntasan regulasi. Jadi kita berupaya untuk menyelesaikan regulasi dalam bentuk Perda, yang mana sekarang masih dalam pembahasan dengan komisi B (DPRD DKI),” kata Syafrin, Senin (30/1/2023).
Syafrin siap mengikuti keputusan dewan terkait lanjut atau tidak kebijakan ERP yang sudah dalam bentuk Raperda tersebut. Sebab, gelombang penolakan kebijakan ERP diterapkan mulai terjadi dimulai dari massa gabungan pengemudi ojek online (ojol) pekan lalu.
Diketahui pembahasan ERP di DPRD DKI masih mandek ditunda akibat tidak lengkapnya pihak Pemprov saat rapat kerja. Baca juga: Penerapan ERP, Driver Ojol Khawatir Makin Susah Dapat Orderan
”Untuk ERP, kami belum masuk ke teknologi. masih fokus pada penuntasan regulasi. Jadi kita berupaya untuk menyelesaikan regulasi dalam bentuk Perda, yang mana sekarang masih dalam pembahasan dengan komisi B (DPRD DKI),” kata Syafrin, Senin (30/1/2023).
Syafrin siap mengikuti keputusan dewan terkait lanjut atau tidak kebijakan ERP yang sudah dalam bentuk Raperda tersebut. Sebab, gelombang penolakan kebijakan ERP diterapkan mulai terjadi dimulai dari massa gabungan pengemudi ojek online (ojol) pekan lalu.
Lihat Juga :