Mendagri Enggan Campuri Polemik Sabda Raja Sultan HB X
Senin, 11 Mei 2015 - 18:24 WIB
Mendagri Enggan Campuri Polemik Sabda Raja Sultan HB X
A
A
A
JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo enggan mencampuri sabda raja Sri Sultan Hamengku Bawano X yang dikeluarkan akhir bulan lalu. Sebab, kata dia, sabda raja tersebut pada prinsipnya adalah kepentingan internal Keraton Yogyakarta.
"Seorang raja mempunyai hak-hak sebagaimana diatur internal Kasultanan Yogyakarta. Kemendagri tidak ingin terlibat langsung karena tidak ada kaitannya dengan pemerintahan Provinsi DIY yang punya keistimewaan," ujar Tjahjo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/5/2015).
Tjahjo mengakui bahwa pihak keluarga Sultan memang telah meminta agar dirinya datang untuk menggelar rapat bersama membahas sabda raja tersebut. Namun, Tjahjo menjelaskan dirinya tidak bersedia untuk hadir lantaran menyadari bahwa persoalan tersebut bisa diselesaikan secara internal.
Lebih lanjut politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu mengatakan, belum ada laporan yang masuk dari Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta terkait hal tersebut. Namun, Tjahjo yakin bahwa sabda raja yang dikeluarkan oleh Sri Sultan Hamengku Bawono pasti telah berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang matang.
"Nggak ada hubungannya (dengan Mendagri) karena ada keistimewaan untuk itu. Sah-sah saja," pungkasnya. (Baca: Keluarkan Sabdaraja Pertama, Sultan Ganti Nama?).
"Seorang raja mempunyai hak-hak sebagaimana diatur internal Kasultanan Yogyakarta. Kemendagri tidak ingin terlibat langsung karena tidak ada kaitannya dengan pemerintahan Provinsi DIY yang punya keistimewaan," ujar Tjahjo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/5/2015).
Tjahjo mengakui bahwa pihak keluarga Sultan memang telah meminta agar dirinya datang untuk menggelar rapat bersama membahas sabda raja tersebut. Namun, Tjahjo menjelaskan dirinya tidak bersedia untuk hadir lantaran menyadari bahwa persoalan tersebut bisa diselesaikan secara internal.
Lebih lanjut politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu mengatakan, belum ada laporan yang masuk dari Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta terkait hal tersebut. Namun, Tjahjo yakin bahwa sabda raja yang dikeluarkan oleh Sri Sultan Hamengku Bawono pasti telah berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang matang.
"Nggak ada hubungannya (dengan Mendagri) karena ada keistimewaan untuk itu. Sah-sah saja," pungkasnya. (Baca: Keluarkan Sabdaraja Pertama, Sultan Ganti Nama?).
(zik)
