Bantuan Sinabung Dikorup, BPK Diminta Audit BPBD Karo
Senin, 11 Mei 2015 - 08:40 WIB
Bantuan Sinabung Dikorup, BPK Diminta Audit BPBD Karo
A
A
A
KARO - Kasus penyelewengan seng untuk korban erupsi Gunung Api Sinabung yang diduga didalangi oknum PNS Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Karo terus menjadi perbincangan hangat di tengah–tengah masyarakat Karo.
Hal ini menimbulkan ketidakpercayaan elemen masyarakat kepada BPBD Karo yang baru setahun terbentuk. Untuk mengantisipasi penyelewengan lagi, sejumlah elemen masyarakat Karo meminta BPK mengaudit seluruh anggaran yang dikelola BPBD Karo.
“Kami tahu bantuan pemerintah maupun pihak ketiga (donator) nilainya sangat besar, termasuk bantuan seng. Ini semua harus diaudit,” tegas Wakil Ketua DPRD Karo Efendy Sinukaban, kemarin.
Pihaknya mendesak, BPK RI mengaudit keuangan secara komprehensif, termasuk mengambil sampel dari pemberi dan penerima bantuan, karena anggaran untuk BPBD Karo yang ditampung pada APBD Karo 2014 sangat banyak.
Bahkan, ada beberapa program yang dianggarkan hingga miliaran rupiah, seperti pengadaan tempat penampungan sementara dan evakuasi penduduk dari ancaman bencana berkisar Rp1,6 M, pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk penampungan Rp2,4 M, dan belanja seng 130.000 lembar sekitar Rp12,2 M.
“Belum belanja konstruksi jalan dalam kondisi tanggap darurat sebesar Rp1,5 M, dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana sebesar Rp1,6 M. Seluruh anggaran BPBD tahun 2014 yang ditampung di APBD berkisar Rp26 M,” paparnya.
Ditambahkan dia, jika ada indikasi penyelewengan aparat penegak hukum harus segera bertindak. Sebab, sangat tidak manusiawi dana bantuan untuk pengungsi diselewengkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab.
“Hal ini merupakan citra yang buruk bagi Pemkab Karo, karena satu orang yang berbuat semua yang terkena imbas. Yang artinya, bisa-bisa sudah gak ada lagi donator yang akan menyumbang kalau ceritanya begini,” ketusnya.
Hal senada dikatakan Wakil Ketua I DPRD Karo Inolia br Ginting. Menurutnya, seluruh bantuan untuk pengungsi korban erupsi Sinabung baik yang dalam bentuk uang tunai maupun sandang dan pangan, tak ada laporan penggunaannya.
“Selama ini tak ada laporan yang dipublikasikan kepada masyarakat. Seharusnya bantuan dari siapapun dipublikasikan secara transparan kepada masyarakat. Karena masih banyak bantuan logistik yang tersimpan di gudang logistik Dinas Koperindag. Tapi laporannya tidak ada sampai ke DPRD Karo,” jelasnya.
Lebih lanjut disampaikan, ada informasi dari masyarakat bahwa di posko logistik dan peralatan bencana Sinabung masih banyak bantuan yang belum disalurkan, seperti selimut 1.995 lembar, semen 198 sak, mesin pompa air 34 unit, genset empat unit, kompor gas dua tungku 52 unit, kompor gas satu tungku 65 unit, asbes 100 lembar, dan triplek 500 lembar.
“Besok akan kami cek ke gudang barang-barang tersebut, apakah masih ada atau tidak,” pungkasnya.
Hal ini menimbulkan ketidakpercayaan elemen masyarakat kepada BPBD Karo yang baru setahun terbentuk. Untuk mengantisipasi penyelewengan lagi, sejumlah elemen masyarakat Karo meminta BPK mengaudit seluruh anggaran yang dikelola BPBD Karo.
“Kami tahu bantuan pemerintah maupun pihak ketiga (donator) nilainya sangat besar, termasuk bantuan seng. Ini semua harus diaudit,” tegas Wakil Ketua DPRD Karo Efendy Sinukaban, kemarin.
Pihaknya mendesak, BPK RI mengaudit keuangan secara komprehensif, termasuk mengambil sampel dari pemberi dan penerima bantuan, karena anggaran untuk BPBD Karo yang ditampung pada APBD Karo 2014 sangat banyak.
Bahkan, ada beberapa program yang dianggarkan hingga miliaran rupiah, seperti pengadaan tempat penampungan sementara dan evakuasi penduduk dari ancaman bencana berkisar Rp1,6 M, pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk penampungan Rp2,4 M, dan belanja seng 130.000 lembar sekitar Rp12,2 M.
“Belum belanja konstruksi jalan dalam kondisi tanggap darurat sebesar Rp1,5 M, dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana sebesar Rp1,6 M. Seluruh anggaran BPBD tahun 2014 yang ditampung di APBD berkisar Rp26 M,” paparnya.
Ditambahkan dia, jika ada indikasi penyelewengan aparat penegak hukum harus segera bertindak. Sebab, sangat tidak manusiawi dana bantuan untuk pengungsi diselewengkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab.
“Hal ini merupakan citra yang buruk bagi Pemkab Karo, karena satu orang yang berbuat semua yang terkena imbas. Yang artinya, bisa-bisa sudah gak ada lagi donator yang akan menyumbang kalau ceritanya begini,” ketusnya.
Hal senada dikatakan Wakil Ketua I DPRD Karo Inolia br Ginting. Menurutnya, seluruh bantuan untuk pengungsi korban erupsi Sinabung baik yang dalam bentuk uang tunai maupun sandang dan pangan, tak ada laporan penggunaannya.
“Selama ini tak ada laporan yang dipublikasikan kepada masyarakat. Seharusnya bantuan dari siapapun dipublikasikan secara transparan kepada masyarakat. Karena masih banyak bantuan logistik yang tersimpan di gudang logistik Dinas Koperindag. Tapi laporannya tidak ada sampai ke DPRD Karo,” jelasnya.
Lebih lanjut disampaikan, ada informasi dari masyarakat bahwa di posko logistik dan peralatan bencana Sinabung masih banyak bantuan yang belum disalurkan, seperti selimut 1.995 lembar, semen 198 sak, mesin pompa air 34 unit, genset empat unit, kompor gas dua tungku 52 unit, kompor gas satu tungku 65 unit, asbes 100 lembar, dan triplek 500 lembar.
“Besok akan kami cek ke gudang barang-barang tersebut, apakah masih ada atau tidak,” pungkasnya.
(san)
