Rumah Relokasi Tanpa Fasilitas Umum

KARO - Sebanyak 103 unit rumah di bekas Hutan Lindung Siosar, Karo, yang diserahkan pemerintah pada korban erupsi Gunung Sinabung kemarin, hanya dihuni sebagian warga. Mereka enggan menempatinya karena belum dilengkapi fasilitas umum dan lahan pertanian untuk menyambung hidup.

Salah satu warga yang menerima rumah tersebut, Molo Beru Ginting, 52, mengatakan, sebenarnya senang bisa pindah ke rumah baru itu sebagai pengganti rumahnya di Desa Bekerah yang luluh lantak diterjang awan panas Sinabung. Tetapi, karena lahan pertanian belum ada dan belum ada kepastian dari pemerintah sehingga dia memutuskan belum akan pindah. Menurut dia, memang pemerintah sudah memberikan fasilitas perlengkapan dapur di rumah baru itu, tapi bantal dan selimut yang dijanjikan belum sampai. “Jadi kami lebih baik tidak di sini dulu,” ujarnya.

Bupati Karo Terkelin Brahmana pun tak mampu berbuat a p a - apa terkait keengganan warganya pindah ke rumah baru yang diserahkan kemarin. Dia mempersilakan warganya tinggal di luar areal relokasi. Sebab hal itu merupakan hak asasi warga dan Pemkab Karo tidak bisa melarang jika warga enggan di Siosar. “Tadi (kemarin) sudah diserahterimakan. Kan tidak bisa langsung selesai semua kebutuhan. Kita selesaikan secara bertahap dan bergotong royong. Jadi untuk selanjutnya diharapkan warga tetap berkoordinasi dengan kami soal kebutuhan mereka,” ujarnya.

Begitu juga untuk lahan pertanian yang diminta warga sebagai sarana menyambung hidup. Menurut dia, lahan berupa hutan itu masih dalam proses. “Itu kan kayu-kayunya tidak bisa dengan cepat ditebang. Butuh waktulah. Walaupun begitu kami tetap bekerja keras untuk segera menuntaskannya agar mereka bisa bercocok tanam, seperti layaknya di desa mereka yang lama. Dengan begitu nanti kita harapkan secara perlahan para pengungsi bisa hidup mandiri,” ujarnya.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar, mengakui lokasi relokasi di Siosar ini perlu penyediaan prasarana dan fasilitas umum di antar a n y a jalan lingkungan, fasilitas kesehatan, pendidikan, lahan pertanian, dan usaha peternakan. “Sarana-sarana yang lain seperti kehidupan bertani, peternakan, sekolah, puskesmas, harusnya dibangun juga. Untuk hal ini maka kementerian lain juga terlibat semua, seperti Kementerian Pendidikan dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU),” katanya.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Syamsul Maarif dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar menyerahkan 103 unit rumah relokasi di Siosar kepada korban erupsi Gunung Sinabung berasal dari Desa Bekerah, kemarin. Hadir pada penyerahan itu Ketua Komisi VIII DPR Saleh Partaonan Daulay, Ketua Komite II DPD Parlindungan Purba, Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Gatot Pujo Nugroho, Pangdam I Bukit Barisan (BB) Mayjen TNI Edi Rahmayadi, Kapolda Sumut Irjen Pol Eko Hadi Sutedjo, Danrem 023/KS Kolonel Inf.

Fachri, dan Komandan Satgas Sinabung yang juga Dandim 0205/TK Letkol (Inf) Asep Sukarna. Kepala BNPB Syamsul Maarif menegaskan, pemerintah pusat tidak akan lari dari tanggung jawab atas penanganan dampak erupsi Gunung Sinabung. Meskipun tidak berstatus bencana nasional, BNPB akan memenuhi kebutuhan di daerah bencana itu. Dia mengakui kelengkapan fasilitas umum relokasi pengungsi belum maksimal sehingga Bupati Karo diminta menginventarisasi kekurangan yang diperlukan.

“Meskipun bantuan ini dari pemerintah pusat, gubernur, dan bupati yang memegang kendali. Jadi, biarpun statusnya tidak bencana nasional, tetap kebutuhannya kita penuhi,” ujarnya. Menanggapi hasil rapat Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho, Pemkab Karo, Pimpinan Keluarga Besar Karo (KBK) Alumni Institut Teknologi Bandung (ITB) Arya Sinulingga bersama Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, yang akan mengusulkan bencana erupsi Gunung Sinabung menjadi bencana nasional atau membentuk badan rekonstruksi dan rehabilitasi, Syamsul mengatakan, akan melihat dulu efektivitas dari usulan itu.

“Saya belum tahu usulannya. Apabila lebih baik, maka kami lakukan, kalau tidak ya tidak usah,” ujarnya. Syamsul mengaku bangga melihat kerja prajurit TNI dalam membangun rumah bagi para pengungsi korban erupsi Sinabung. Rumah yang dibangun bagus, tertata dengan baik, lokasinya juga asri, dan sejuk. Dia juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu penanganan dampak erupsi Sinabung hingga saat ini.

Relokasi ini merupakan bagian solusi dari permasalahan dalam penanggulangan bencana erupsi Sinabung yang hingga saat ini statusnya masih siaga (Level III). Dari tujuh desa yang akan dipindah, baru Desa Bekerah yang direlokasi dan itu pun masih sebatas rumah tinggal. Sebanyak 103 unit rumah diserahkan merupakan sebagian dari 370 unit rumah yang dikerjakan pada tahap pertama. Tahap kedua akan dibangun 1.683 unit rumah melalui dana rehabilitasi dan rekonstruksi.

Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho menambahkan, pemerintah daerah sangat berharap pemerintah pusat dan semua pihak bisa terus mendukung penanganan dan penanggulangan dampak erupsi Sinabung.

Riza pinem