Lahan PT TKI Tak Sesuai Data
Lahan PT TKI Tak Sesuai Data
A
A
A
SUBANG - Lahan milik Pemkab Subang yang dipakai pabrik sepatu milik Korea, PT Tae Kwang Industrial (TKI), di Blok Perikanan, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Subang, disoal.
Sebab, terdapat perbedaan luas lahan antara yang kini dipakai pabrik melalui sistem sewa per tahun, dengan dokumen hasil telahan staf pemkab. Tokoh masyarakat Subang Wawan Setiawan mene rangkan, dalam dokumen yang di mili kinya, tentang telaahan staf pada 6 Juli 2011, yang ditan datangani 15 pejabat dan di tu jukan kepada Bupati Subang, luas la han pemkab sebanyak 3 hektare. Namun faktanya, lahan yang kini disewakan kepada pab rik hanya seluas 9.640 meter persegi, atau sekitar 0,9 hektare.
Menurutnya, persoalan se lisih luas lahan ini harus di cermati, karena terkait nilai sewa lahan per tahun. “Kalau luas yang tercantum di dokumen telaahan staf itu 3 hektar3, sementara yang dipakainya cuma 0,9 hektare, lalu sisanya kemana? Pemkab harus ter buka, sebab ini menyangkut aset negara dan nilai PAD (pen dapatan asli daerah) yang dita rik pemerintah dari hasil me nyewakan lahan itu,”tutur Wawan kepada KORAN SINDO saat dihubungi, kemarin.
Selain itu, kata dia, pe merintah juga harus menjelaskan, apakah lahan yang disewakan itu benar 0,9 hektare atau ke selu ruhannya, yakni 3 hektare. Sebab, selisih atau perbedaan luas lahan antara di dokumen telaahan staf dengan fakta lapang an, dinilainya cukup meng ganggu dan berpotensi jadi polemik. “Pemerintah harus trans paran, mana sebetulnya yang benar, 0,9 hektare atau 3 hektare aset pemkab yang disewakan ke pabrik Tae Kwang itu,”tegasnya.
Menanggapi ini, Kepala Bidang Aset Dinas Pendapatan Pe ngelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupa ten Subang Hepi Abdul Manaf membenarkan, keseluruh an lahan milik pemkab hasil telaahan staf seluas 3 hektar3. Namun, yang digunakan oleh pihak pabrik hanya sekitar 9.640 meter persegi, atau sekitar 0,9 hektare. “Memang sesuai telaahan staf, tanah yang dimohon pabrik itu 3 hektare, tapi yang jadi terpakai hanya 0,9 hektare.
Sistemnya berupa sewa. Per tahun sebesar Rp74 juta. Namun nilai sewa ini diperbarui setiap tahun sesuai perkem bangan harga tanah. Tahun ini mi salnya nilai sewa bisa jadi naik Rp80 jutaan. Begitu pun, sewanya terus diperpanjang setiap tahunnya,”beber Hepi.
Dia memastikan, sisa lahan milik pemkab seluas dua hektaran lebih masih ada hingga kini, berupa lapang bola dan persawahan. “Kami jamin, sisa lahan itu masih ada kok, nggak kemanakemana, dan nggak disewakan ke siapa pun,”pungkasnya.
Usep husaeni
Sebab, terdapat perbedaan luas lahan antara yang kini dipakai pabrik melalui sistem sewa per tahun, dengan dokumen hasil telahan staf pemkab. Tokoh masyarakat Subang Wawan Setiawan mene rangkan, dalam dokumen yang di mili kinya, tentang telaahan staf pada 6 Juli 2011, yang ditan datangani 15 pejabat dan di tu jukan kepada Bupati Subang, luas la han pemkab sebanyak 3 hektare. Namun faktanya, lahan yang kini disewakan kepada pab rik hanya seluas 9.640 meter persegi, atau sekitar 0,9 hektare.
Menurutnya, persoalan se lisih luas lahan ini harus di cermati, karena terkait nilai sewa lahan per tahun. “Kalau luas yang tercantum di dokumen telaahan staf itu 3 hektar3, sementara yang dipakainya cuma 0,9 hektare, lalu sisanya kemana? Pemkab harus ter buka, sebab ini menyangkut aset negara dan nilai PAD (pen dapatan asli daerah) yang dita rik pemerintah dari hasil me nyewakan lahan itu,”tutur Wawan kepada KORAN SINDO saat dihubungi, kemarin.
Selain itu, kata dia, pe merintah juga harus menjelaskan, apakah lahan yang disewakan itu benar 0,9 hektare atau ke selu ruhannya, yakni 3 hektare. Sebab, selisih atau perbedaan luas lahan antara di dokumen telaahan staf dengan fakta lapang an, dinilainya cukup meng ganggu dan berpotensi jadi polemik. “Pemerintah harus trans paran, mana sebetulnya yang benar, 0,9 hektare atau 3 hektare aset pemkab yang disewakan ke pabrik Tae Kwang itu,”tegasnya.
Menanggapi ini, Kepala Bidang Aset Dinas Pendapatan Pe ngelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupa ten Subang Hepi Abdul Manaf membenarkan, keseluruh an lahan milik pemkab hasil telaahan staf seluas 3 hektar3. Namun, yang digunakan oleh pihak pabrik hanya sekitar 9.640 meter persegi, atau sekitar 0,9 hektare. “Memang sesuai telaahan staf, tanah yang dimohon pabrik itu 3 hektare, tapi yang jadi terpakai hanya 0,9 hektare.
Sistemnya berupa sewa. Per tahun sebesar Rp74 juta. Namun nilai sewa ini diperbarui setiap tahun sesuai perkem bangan harga tanah. Tahun ini mi salnya nilai sewa bisa jadi naik Rp80 jutaan. Begitu pun, sewanya terus diperpanjang setiap tahunnya,”beber Hepi.
Dia memastikan, sisa lahan milik pemkab seluas dua hektaran lebih masih ada hingga kini, berupa lapang bola dan persawahan. “Kami jamin, sisa lahan itu masih ada kok, nggak kemanakemana, dan nggak disewakan ke siapa pun,”pungkasnya.
Usep husaeni
(ftr)
Explore More