Peringatan May Day, Buruh JICT Imbau Kebijakan Pelabuhan
Jum'at, 01 Mei 2015 - 20:31 WIB
Peringatan May Day, Buruh JICT Imbau Kebijakan Pelabuhan
A
A
A
JAKARTA - Dalam rangka Hari Buruh se-dunia, Serikat Pekerja Jakarta International Container Terminal (JICT) meminta agar kebijakan pengelola bisnis, dan pembangunan pelabuhan bersinergi. Khususnya Pembangunan pelabuhan oleh BUMN Pelindo dengan unsur pekerja dan pemerintah.
"Kami berharap pelabuhan di Indonesia bisa maju dan bersaing dengan pelabuhan sekelas Singapura dan Malaysia. Saat ini JICT telah diakui sebagai pelabuhan petikemas terbaik di Indonesia, dan salah satu di Asia. Pengakuan ini dibangun lebih dari satu dekade oleh 100% keringat anak-anak bangsa," tutur Ketua Serikat Pekerja JICT Nova Hakim dalam keterangan persnya kepada Sindonews, Jumat (1/5/2015).
Hal penting lainnya yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan pelabuhan, kata dia, sektor publik tetap memegang peranan utama, dan pemerintah memberikan jaminan tidak ada masalah di sektor perburuhan.
"Ini tercantum dalam UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development) tahun 1995 tentang comparative analysis of deregulation, commercializationadn privatization of ports. Pengelola pelabuhan hendaknya memperhatikan aspek-aspek ini," bebernya.
Selama ini, kata dia, pengelolaan pelabuhan oleh Pelindo bersifat cross subsidy atau pelabuhan yang untung mensubsisi pelabuhan yang rugi. Sebagian besar pelabuhan masih merugi sehingga konsep ini akan berdampak kepada rasionalisasi pegawai.
Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, JICT telah menangani menjadi 60% ekspor impor Jakarta dan 40% untuk nasional. JICT menjadi acuan bagaimana harusnya pelabuhan dikelola secara efisien karena dampaknya sangat besar kepada kemakmuran bangsa ini.
"Jangan sampai salah ambil kebijakan seperti yang terjadi tahun lalu ketika wacana JICT akan dijual dengan harga murah. Hal ini juga telah menjadi polemik berkepanjangan di pemerintahan," tegas Nova.
Disayangkan keputusan ini meyakinkan tentang di balik setiap kebijakan yang menguntungkan korporasi pasti ada kemungkinan fraud. Sinyal ini yang kemudian ditangkap oleh buruh pelabuhan untuk mengkritisi setiap kebijakan yang merugikan negara.
"Urusan pelabuhan ini terlalu penting untuk diserahkan kepada ahlinya," ujarnya.
Jika di antara pemerintah, buruh dan swasta serius bersinergi maka pelabuhan-pelabuhan Indonesia bisa bersaing di dunia internasional. Produktivitas pelabuhan seragam dari barat sampai timur Indonesia dan membangkitkan industri nusantara. Perusahaan pelayaran pun tidak perlu lagi khawatir adanya backlog (kosong muatan).
"Kami berharap pelabuhan di Indonesia bisa maju dan bersaing dengan pelabuhan sekelas Singapura dan Malaysia. Saat ini JICT telah diakui sebagai pelabuhan petikemas terbaik di Indonesia, dan salah satu di Asia. Pengakuan ini dibangun lebih dari satu dekade oleh 100% keringat anak-anak bangsa," tutur Ketua Serikat Pekerja JICT Nova Hakim dalam keterangan persnya kepada Sindonews, Jumat (1/5/2015).
Hal penting lainnya yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan pelabuhan, kata dia, sektor publik tetap memegang peranan utama, dan pemerintah memberikan jaminan tidak ada masalah di sektor perburuhan.
"Ini tercantum dalam UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development) tahun 1995 tentang comparative analysis of deregulation, commercializationadn privatization of ports. Pengelola pelabuhan hendaknya memperhatikan aspek-aspek ini," bebernya.
Selama ini, kata dia, pengelolaan pelabuhan oleh Pelindo bersifat cross subsidy atau pelabuhan yang untung mensubsisi pelabuhan yang rugi. Sebagian besar pelabuhan masih merugi sehingga konsep ini akan berdampak kepada rasionalisasi pegawai.
Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, JICT telah menangani menjadi 60% ekspor impor Jakarta dan 40% untuk nasional. JICT menjadi acuan bagaimana harusnya pelabuhan dikelola secara efisien karena dampaknya sangat besar kepada kemakmuran bangsa ini.
"Jangan sampai salah ambil kebijakan seperti yang terjadi tahun lalu ketika wacana JICT akan dijual dengan harga murah. Hal ini juga telah menjadi polemik berkepanjangan di pemerintahan," tegas Nova.
Disayangkan keputusan ini meyakinkan tentang di balik setiap kebijakan yang menguntungkan korporasi pasti ada kemungkinan fraud. Sinyal ini yang kemudian ditangkap oleh buruh pelabuhan untuk mengkritisi setiap kebijakan yang merugikan negara.
"Urusan pelabuhan ini terlalu penting untuk diserahkan kepada ahlinya," ujarnya.
Jika di antara pemerintah, buruh dan swasta serius bersinergi maka pelabuhan-pelabuhan Indonesia bisa bersaing di dunia internasional. Produktivitas pelabuhan seragam dari barat sampai timur Indonesia dan membangkitkan industri nusantara. Perusahaan pelayaran pun tidak perlu lagi khawatir adanya backlog (kosong muatan).
(mhd)
