Ini Pendapat KPAI Soal Rencana Ahok Melokalisasi Prostitusi
Rabu, 29 April 2015 - 14:34 WIB
Ini Pendapat KPAI Soal Rencana Ahok Melokalisasi Prostitusi
A
A
A
JAKARTA - Rencana Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama atau Ahok membuat apartemen khusus prostitusi serta sertifikasi PSK menuai kritikan. KPAI menilai, rencana tersebut lebih banyak dampak buruknya ketimbang positifnya.
Mengenai rencana Ahok tersebut, Susanto Komisioner KPAI Bidang Pendidikan telah mengkajinya. Hasilnya ada lima potensi masalah terhadap anak jika rencana tersebut direalisasikan.
Pertama, anak usia sekolah dan remaja berpotensi menjadi korban jaringan bisnis PSK. "Karena usia muda seringkali menjadi pilihan para pengguna jasa," kata Susanto kepada Sindonews, Rabu (29/4/2015).
Susanto melanjutkan, potensi masalah yang kedua yakni anak dari ibu yang berprofesi sebagai PSK bisa jadi memiliki pandangan bahwa PSK dianggap sebagai profesi positif apalagi pemerintah juga melegalkan. Karena dilegalkan, berarti profesi itu dilindungi dan diakui oleh negara.
"Ketiga, anak dari Ibu yang berprofesi PSK berpotensi mendapat labeling sebagai anak PSK, padahal, anak tak berdosa. Karena profesi Ibu, anak terkena dampaknya secara psikis dan sosial, anak tentu akan terbebani," lanjutnya.
Keempat, kata Susanto, mengingat profesi PSK, umumnya menghasilkan nilai rupiah besar, tanpa berkeringat sebagaimana profesi pekerjaan lain, bisa jadi ada sebagian anak bangsa yang terinspirasi berprofesi atau bercita-cita demikian. Jika ini terjadi, generasi kita dalam kondisi bahaya.
"Yang kelim atau terakhir, anak yang tumbuh dari keluarga dan lingkungan PSK, kurang berkembang dengan optimal, baik aspek psikis maupun sosial," tutup Susanto.
Susanto meminta kepada Ahok untuk bisa mengkaji lebih detail rencana pelegalan dan sertifikasi PSK. Belajar dari Wali Kota Surabaya, Risma, bahwa pelegalan bukan solusi dan akhrinya Risma pun menutup lokalisasi Gang Doli.
Mengenai rencana Ahok tersebut, Susanto Komisioner KPAI Bidang Pendidikan telah mengkajinya. Hasilnya ada lima potensi masalah terhadap anak jika rencana tersebut direalisasikan.
Pertama, anak usia sekolah dan remaja berpotensi menjadi korban jaringan bisnis PSK. "Karena usia muda seringkali menjadi pilihan para pengguna jasa," kata Susanto kepada Sindonews, Rabu (29/4/2015).
Susanto melanjutkan, potensi masalah yang kedua yakni anak dari ibu yang berprofesi sebagai PSK bisa jadi memiliki pandangan bahwa PSK dianggap sebagai profesi positif apalagi pemerintah juga melegalkan. Karena dilegalkan, berarti profesi itu dilindungi dan diakui oleh negara.
"Ketiga, anak dari Ibu yang berprofesi PSK berpotensi mendapat labeling sebagai anak PSK, padahal, anak tak berdosa. Karena profesi Ibu, anak terkena dampaknya secara psikis dan sosial, anak tentu akan terbebani," lanjutnya.
Keempat, kata Susanto, mengingat profesi PSK, umumnya menghasilkan nilai rupiah besar, tanpa berkeringat sebagaimana profesi pekerjaan lain, bisa jadi ada sebagian anak bangsa yang terinspirasi berprofesi atau bercita-cita demikian. Jika ini terjadi, generasi kita dalam kondisi bahaya.
"Yang kelim atau terakhir, anak yang tumbuh dari keluarga dan lingkungan PSK, kurang berkembang dengan optimal, baik aspek psikis maupun sosial," tutup Susanto.
Susanto meminta kepada Ahok untuk bisa mengkaji lebih detail rencana pelegalan dan sertifikasi PSK. Belajar dari Wali Kota Surabaya, Risma, bahwa pelegalan bukan solusi dan akhrinya Risma pun menutup lokalisasi Gang Doli.
(ysw)
