Dewan Sebut Penahanan Jenazah Bayi oleh RSUD Jepara Keterlaluan
Selasa, 28 April 2015 - 20:56 WIB
Dewan Sebut Penahanan Jenazah Bayi oleh RSUD Jepara Keterlaluan
A
A
A
JEPARA - Tindakan RSUD Kartini Jepara yang menahan jenazah bayi keluarga miskin karena tak mampu membayar administrasi, membuat geram kalangan DPRD Jepara.
Bahkan dengan tegas wakil rakyat tersebut menyebut tindakan RSUD Kartini sudah keterlaluan dan diluar akal sehat.
"Siapa yang tak miris ada jasad bayi tertahan selama beberapa hari dan tidak bisa dikuburkan hanya gara-gara tak mampu bayar biaya? Ini di luar akal sehat kita," kata wakil ketua DPRD jepara Aris Isnandar, Selasa (28/4/2015).
Terkait persoalan ini, pihaknya akan memanggil instansi terkait untuk membahas persoalan pelayanan kesehatan di Jepara. (Baca: Miris, RSUD Jepara Tahan Jenazah Bayi Keluarga Miskin)
Langkah ini juga sekaligus untuk memastikan kasus yang dialami bayi Surya Buwana tidak terulang lagi."Jangan hanya karena tak memiliki biaya pihak rumah sakit bertindak di luar batas," paparnya.
Sementara itu, Kepala Desa Jambu Hasan Mundofar mengatakan pihaknya sebenarnya berupaya membuatkan kartu Jamkesda untuk pasangan Surya - Ratna. Persoalannya, keluarga ini ternyata bukan asli warga Desa Jambu.
Dan parahnya lagi, mereka berdua juga tidak memiliki kartu tanda penduduk (KTP). Padahal dasar membuat Jamkesda itu. Akhirnya untuk sementara kita buatkan surat orang terlantar dan ditembuskan ke Dinsosnakertrans," paparnya.
Wakil Direktur Bidang Pelayanan RSUD Kartini Jepara Bambang Dwipo mengatakan selama perawatan, pasangan Surya - Ratna kurang komunikatif dengan pihak rumah sakit, terlebih soal biaya perawatan.
Meski belakangan diketahui jika mereka berasal dari keluarga tak mampu tapi tidak terdaftar dalam Jamkesmas, jamkesda atau yang sejenis.
Pihak rumah sakit juga akhirnya memperbolehkan jasad bayi Surya Buwana dibawa pulang untuk dimakamkan.
"Meski bayi sudah dibawa pulang tapi sampai saat ini juga belum jelas siapa yang akan melunasi biaya tersebut," paparnya.
Pihaknya pun siap memfasilitasi jika keluarga itu didaftarkan sebagai peserta jaminan kesehatan yang dibiayai pemerintah. Soal keluarga tersebut yang tidak memiliki KTP, bisa dibantu oleh dinas terkait lainnya.
"Kami terbuka dan siap memfasilitasi. Kami juga tak ingin kasus seperti ini terjadi," pungkasnya.
Bahkan dengan tegas wakil rakyat tersebut menyebut tindakan RSUD Kartini sudah keterlaluan dan diluar akal sehat.
"Siapa yang tak miris ada jasad bayi tertahan selama beberapa hari dan tidak bisa dikuburkan hanya gara-gara tak mampu bayar biaya? Ini di luar akal sehat kita," kata wakil ketua DPRD jepara Aris Isnandar, Selasa (28/4/2015).
Terkait persoalan ini, pihaknya akan memanggil instansi terkait untuk membahas persoalan pelayanan kesehatan di Jepara. (Baca: Miris, RSUD Jepara Tahan Jenazah Bayi Keluarga Miskin)
Langkah ini juga sekaligus untuk memastikan kasus yang dialami bayi Surya Buwana tidak terulang lagi."Jangan hanya karena tak memiliki biaya pihak rumah sakit bertindak di luar batas," paparnya.
Sementara itu, Kepala Desa Jambu Hasan Mundofar mengatakan pihaknya sebenarnya berupaya membuatkan kartu Jamkesda untuk pasangan Surya - Ratna. Persoalannya, keluarga ini ternyata bukan asli warga Desa Jambu.
Dan parahnya lagi, mereka berdua juga tidak memiliki kartu tanda penduduk (KTP). Padahal dasar membuat Jamkesda itu. Akhirnya untuk sementara kita buatkan surat orang terlantar dan ditembuskan ke Dinsosnakertrans," paparnya.
Wakil Direktur Bidang Pelayanan RSUD Kartini Jepara Bambang Dwipo mengatakan selama perawatan, pasangan Surya - Ratna kurang komunikatif dengan pihak rumah sakit, terlebih soal biaya perawatan.
Meski belakangan diketahui jika mereka berasal dari keluarga tak mampu tapi tidak terdaftar dalam Jamkesmas, jamkesda atau yang sejenis.
Pihak rumah sakit juga akhirnya memperbolehkan jasad bayi Surya Buwana dibawa pulang untuk dimakamkan.
"Meski bayi sudah dibawa pulang tapi sampai saat ini juga belum jelas siapa yang akan melunasi biaya tersebut," paparnya.
Pihaknya pun siap memfasilitasi jika keluarga itu didaftarkan sebagai peserta jaminan kesehatan yang dibiayai pemerintah. Soal keluarga tersebut yang tidak memiliki KTP, bisa dibantu oleh dinas terkait lainnya.
"Kami terbuka dan siap memfasilitasi. Kami juga tak ingin kasus seperti ini terjadi," pungkasnya.
(nag)
