Pemkot Kesulitan Ungkap Bisnis Prostitusi
Selasa, 21 April 2015 - 10:17 WIB
Pemkot Kesulitan Ungkap Bisnis Prostitusi
A
A
A
BANDUNG - Pemkot Bandung mengaku kesulitan mengungkap bisnis prostitusi, terutama mereka yang beroperasi melalui jejaring sosial.
Namun demikian, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil, berkomitmen akan menindak te gas pelaku bisnis prostitusi yang beroperasi di Kota Bandung. Pihaknya tidak akan tinggal diam melihat masih adanya bisnis esek-esek ini. “Ya ditindak sajalah. Prostitusi kan penyakit dari dulu kala. Di mana ada kesempatan, pasti kami tindak,” ucap Emil sapaan akrab Ridwan Kamil, di Balai Kota Bandung, kemarin.
Diberitakan sebelumnya, polisi berhasil menggerebek lokalisasi terselubung di Jalan Dewi Sartika, Gang Ijan, Ke lurahan Pung kur, Kecamatan Regol, Kota Bandung, pada Sab tu (18/4) ma lam. Sebanyak 29 pe ker ja seks komersial (PSK) dan enam germo berhasil diamankan. Penggerebekan tersebut bermula saat LH, 17, dijebak para mucikari menjadi PSK di kawasan tersebut.
Lebih lanjut Emil mengatakan, pihaknya mengakui cukup kesulitan mengungkap praktik bisnis prostitusi melalui media sosial, seperti Twitter. Karena media sosial sangat luas dan cukup sulit terungkap. Tidak seperti bisnis prostitusi di lokalisasi.
“Butuh informasi yang jelas, termasuk prostitusi Twitter itu yang belum ketemu celahnya. Karena sosial media begitu cair. Tidak sesederhana lokalisasi, ada nilai yang tidak matematika,” pungkasnya. Sementara itu, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bandung Dodi Ridwansyah mengatakan, sebanyak 29 PSK yang di amankan pihak kepolisian, selan jutnya dibawa ke rumah singgah untuk dilakukan pendataan.
Setelah itu, petugas mengirimkan mereka ke Rumah Rehabilitasi Sosial Bina Mandiri milik Dinas Sosial Provinsi Jabar di Palimanan, Cirebon untuk menjalani rehabilitasi. “Kami kerja sama dengan Pemprov Jabar dan mereka lang sung di antarkan ke Palimanan kemarin malam untuk dilakukan pembinaan. Kami belum punya data dari mana asal mereka. Kami baru mendata jumlah yang diberikan dari Polrestabes Bandung. Jadi kami data, langsung diantarkan ke Palimanan,” ujar Dodi kepada KORAN SINDOdi Balai Kota Bandung, Jalan Wastukancana, kemarin.
Di rumah singgah itu, ujar Dodi, para PSK akan dilakukan pendataan terkait identitas pribadi dan latarbelakangnya terjun ke dunia prostitusi. “Kami data mereka, assessment dari mana, usia dan yang lainnya, dan latarbelakangnya,” katanya.Dodi mengungkapkan, pihak nya akan bekerja sama dengan kepolisian dan Satpol PP terkait penanganan masalah PKS di Kota Bandung. Terlebih lagi dalam beberapa hari lagi akan digelar puncak peringatan ke-60 Konferensi Asia Afrika di Bandung.
“Yang jelas Dinsos tidak bisa sendirian, harus bekerjasama dengan kepolisian, Satpol PP yang intinya nanti, minimal bisa berkurang. Kami harus ada intensitas pen jangkauan yang lebih, apalagi menjelang KAA. Ini menyangkut bukan hanya Kota Bandung tapi diper ta ruh kan di mata dunia. Makanya men jelang KAA ini penjang kau an kami lebih ekstra dari hari biasa, tiap malam kami ber ge rak,” ungkapnya.
Dia menjelaskan, Dinsos tidak memiliki kewenangan untuk menindak PSK. Sehingga un tuk penindakan menjadi ra - nah Satpol PP. “Kami tidak punya kewenangan untuk menindak baik itu untuk tipiring atau yang lainnya, karena itu kewenang an ada di Satpol PP,” tandasnya
Mochamad solehudin/ dian rosadi
Namun demikian, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil, berkomitmen akan menindak te gas pelaku bisnis prostitusi yang beroperasi di Kota Bandung. Pihaknya tidak akan tinggal diam melihat masih adanya bisnis esek-esek ini. “Ya ditindak sajalah. Prostitusi kan penyakit dari dulu kala. Di mana ada kesempatan, pasti kami tindak,” ucap Emil sapaan akrab Ridwan Kamil, di Balai Kota Bandung, kemarin.
Diberitakan sebelumnya, polisi berhasil menggerebek lokalisasi terselubung di Jalan Dewi Sartika, Gang Ijan, Ke lurahan Pung kur, Kecamatan Regol, Kota Bandung, pada Sab tu (18/4) ma lam. Sebanyak 29 pe ker ja seks komersial (PSK) dan enam germo berhasil diamankan. Penggerebekan tersebut bermula saat LH, 17, dijebak para mucikari menjadi PSK di kawasan tersebut.
Lebih lanjut Emil mengatakan, pihaknya mengakui cukup kesulitan mengungkap praktik bisnis prostitusi melalui media sosial, seperti Twitter. Karena media sosial sangat luas dan cukup sulit terungkap. Tidak seperti bisnis prostitusi di lokalisasi.
“Butuh informasi yang jelas, termasuk prostitusi Twitter itu yang belum ketemu celahnya. Karena sosial media begitu cair. Tidak sesederhana lokalisasi, ada nilai yang tidak matematika,” pungkasnya. Sementara itu, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bandung Dodi Ridwansyah mengatakan, sebanyak 29 PSK yang di amankan pihak kepolisian, selan jutnya dibawa ke rumah singgah untuk dilakukan pendataan.
Setelah itu, petugas mengirimkan mereka ke Rumah Rehabilitasi Sosial Bina Mandiri milik Dinas Sosial Provinsi Jabar di Palimanan, Cirebon untuk menjalani rehabilitasi. “Kami kerja sama dengan Pemprov Jabar dan mereka lang sung di antarkan ke Palimanan kemarin malam untuk dilakukan pembinaan. Kami belum punya data dari mana asal mereka. Kami baru mendata jumlah yang diberikan dari Polrestabes Bandung. Jadi kami data, langsung diantarkan ke Palimanan,” ujar Dodi kepada KORAN SINDOdi Balai Kota Bandung, Jalan Wastukancana, kemarin.
Di rumah singgah itu, ujar Dodi, para PSK akan dilakukan pendataan terkait identitas pribadi dan latarbelakangnya terjun ke dunia prostitusi. “Kami data mereka, assessment dari mana, usia dan yang lainnya, dan latarbelakangnya,” katanya.Dodi mengungkapkan, pihak nya akan bekerja sama dengan kepolisian dan Satpol PP terkait penanganan masalah PKS di Kota Bandung. Terlebih lagi dalam beberapa hari lagi akan digelar puncak peringatan ke-60 Konferensi Asia Afrika di Bandung.
“Yang jelas Dinsos tidak bisa sendirian, harus bekerjasama dengan kepolisian, Satpol PP yang intinya nanti, minimal bisa berkurang. Kami harus ada intensitas pen jangkauan yang lebih, apalagi menjelang KAA. Ini menyangkut bukan hanya Kota Bandung tapi diper ta ruh kan di mata dunia. Makanya men jelang KAA ini penjang kau an kami lebih ekstra dari hari biasa, tiap malam kami ber ge rak,” ungkapnya.
Dia menjelaskan, Dinsos tidak memiliki kewenangan untuk menindak PSK. Sehingga un tuk penindakan menjadi ra - nah Satpol PP. “Kami tidak punya kewenangan untuk menindak baik itu untuk tipiring atau yang lainnya, karena itu kewenang an ada di Satpol PP,” tandasnya
Mochamad solehudin/ dian rosadi
(ars)
