Tim Terpadu Periksa Klaim 2 Desa
Tim Terpadu Periksa Klaim 2 Desa
A
A
A
KAYUAGUNG - Tim Terpadu Penyelesaian Sengketa Lahan Kabupaten OKI dan unsur Tripika Kecamatan Sungai Menang, serta Kepala Desa Sungai Sibur dan Gajah Mati, langsung melakukan pemeriksaan atas klaim masyarakat dua desa, yang lahannya dikuasai PT Pratama Nusantara Sakti (PNS).
Tim terpadu turun ke lapangan berdasarkan surat perintah tugas Nomor: 0424/III/2015 dan dipimpin langsung Wakil Ketua Tim Terpadu, Asisten I Setda OKI Listiadi Martin. “Hasil pemeriksaan yang tertuang dalam berita acara yang telah kita buat, bahwa lokasi yang ditunjuk masyarakat adalah lokasi yang sudah ditata oleh pihak perusahaan,” kata Listiadi, di sela-sela rapat pertemuan di base champ PT PNS, usai melakukan pemeriksaan dilokasi perkebunan tebu PT PNS, kemarin.
Listiadi mengungkapkan, lahan tersebut sebagian sudah di landclearinkan dan telah ada usaha tanam tumbuh tebu perusahaan. Namun, ada juga yang sebagian masih kosong. Dalam pemeriksaan tersebut, pihaknya membentuk empat tim untuk memeriksa Desa Sungai Sibur dan Desa Gajah Mati, dengan mengambil rute dari Sungai Alam ra dius 1,5 km dari badan sungai, yang diklaim sebagian lahan Sonor di dua desa tersebut.
“Kami turun ke lokasi untuk mengumpulkan data dan selanjutnya dikaji lebih dalam. Segala sesuatu klaim ma syarakat yang belum ter-coversecara fisik akan ditindak lan juti berikutnya. Menyangkut dokumen atau alas hak atau da sar-dasar legal formal yang dibu tuhkan, akan diminta tim terpadu kepada para pihak yangber sangkutan,” ungkapnya.
Pada kesempatan tersebut, anggota DPRD OKI Amirsyah, selaku perwakilan dari masyarakat Desa Sibur dan didampingi tokoh masyarakat Pantai Timur, Sang Dewi, mengharapkan adanya kepastian penyelesaian. Karena, data yang telah diberikan masyarakat sudah lengkap. Dia juga menyampaikan tuntutan dari masyarakat, sebelum adanya penyelesaian, pihak PT PNS tidak boleh melakukan aktivitas di area lahan yang diklaim masyarakat.
Di samping itu, masyarakat meminta agar pihak PT PNS membuka kanal yang merupakan jalur transportasi masyarakat untuk menuju ke tambak, kebun dan sawah mereka. “Kami berharap pihak perusahaan dan tim terpadu segera memberikan data lahan yang akan diganti rugi. Kami juga bertanya, mengapa pihak perusahaan tidak hadir dalam rapat ini, padahal ini adalah hal yang sangat penting,” ungkapnya.
M rohali
Tim terpadu turun ke lapangan berdasarkan surat perintah tugas Nomor: 0424/III/2015 dan dipimpin langsung Wakil Ketua Tim Terpadu, Asisten I Setda OKI Listiadi Martin. “Hasil pemeriksaan yang tertuang dalam berita acara yang telah kita buat, bahwa lokasi yang ditunjuk masyarakat adalah lokasi yang sudah ditata oleh pihak perusahaan,” kata Listiadi, di sela-sela rapat pertemuan di base champ PT PNS, usai melakukan pemeriksaan dilokasi perkebunan tebu PT PNS, kemarin.
Listiadi mengungkapkan, lahan tersebut sebagian sudah di landclearinkan dan telah ada usaha tanam tumbuh tebu perusahaan. Namun, ada juga yang sebagian masih kosong. Dalam pemeriksaan tersebut, pihaknya membentuk empat tim untuk memeriksa Desa Sungai Sibur dan Desa Gajah Mati, dengan mengambil rute dari Sungai Alam ra dius 1,5 km dari badan sungai, yang diklaim sebagian lahan Sonor di dua desa tersebut.
“Kami turun ke lokasi untuk mengumpulkan data dan selanjutnya dikaji lebih dalam. Segala sesuatu klaim ma syarakat yang belum ter-coversecara fisik akan ditindak lan juti berikutnya. Menyangkut dokumen atau alas hak atau da sar-dasar legal formal yang dibu tuhkan, akan diminta tim terpadu kepada para pihak yangber sangkutan,” ungkapnya.
Pada kesempatan tersebut, anggota DPRD OKI Amirsyah, selaku perwakilan dari masyarakat Desa Sibur dan didampingi tokoh masyarakat Pantai Timur, Sang Dewi, mengharapkan adanya kepastian penyelesaian. Karena, data yang telah diberikan masyarakat sudah lengkap. Dia juga menyampaikan tuntutan dari masyarakat, sebelum adanya penyelesaian, pihak PT PNS tidak boleh melakukan aktivitas di area lahan yang diklaim masyarakat.
Di samping itu, masyarakat meminta agar pihak PT PNS membuka kanal yang merupakan jalur transportasi masyarakat untuk menuju ke tambak, kebun dan sawah mereka. “Kami berharap pihak perusahaan dan tim terpadu segera memberikan data lahan yang akan diganti rugi. Kami juga bertanya, mengapa pihak perusahaan tidak hadir dalam rapat ini, padahal ini adalah hal yang sangat penting,” ungkapnya.
M rohali
(ftr)
Explore More