Progres Pantai Timur Disoal
Rabu, 15 April 2015 - 09:34 WIB
Progres Pantai Timur Disoal
A
A
A
KAYUAGUNG - DPRD Sumsel dari daerah pemilihan (Dapil) III OKI dan Ogan Ilir, mempertanyakan progres pemekaran Kabupaten Pantai Timur, menjadi Daerah Otonom Baru (DOB).
Karena selama ini terkesan menghilang dan diduga sengaja diperlambat Pemkab OKI, sebagai kabupaten induk. “Pemekaran Kabupaten Pantai Timur ini bersamaan dengan pemekaran 65 DOB baru yang ada di Indonesia. Entah mengapa, hingga saat ini masih belum direstui pemekarannya. Jangan-jangan Pemkab OKI yang me mang memperlamban pemekaran ini,” tegas anggota DPRD Sumsel dapil III, Imron Bayin, saat melakukan kunjungan kerja ke Pemkab OKI, kemarin.
Politisi Partai Hanura itu mengatakan, surat keputusan pemekaran Pantai Timur menjadi DOB tersebut, sudah dikeluarkan presiden beberapa tahun lalu. Anehnya hingga saat ini wilayah pesisir itu belum juga memisah dari kabupaten induk.
“Kami dan masyarakat pesisir menginginkan pemekaran Pantai Timur segera dilakukan. Sebab jika hanya mengandalkan APBD OKI, maka pembangunan di wilayah tersebut sulit terealisasi. Jika sudah di mekarkan, maka akan ada dana pusat yang diperuntukkan membangun sarana dan prasarana, hal ini dimungkinkan pembangunan wilayah Pantai Timur bisa cepat maju,” bebernya.
Anggota DPRD Sumsel lainnya, Elianuddin HB, juga mempertanyakan kepada Bupati OKI yang diwakili Sekda OKI, Husin, terkait perkembangan pemekaran kabupaten tersebut. “Salah satu aspirasi masyarakat adalah perkembangan pemekaran Kabupaten Pantai Timur. Sebab masyarakat di wilayah itu mempertanyakan dan kami sendiri bingung harus menjawab apa. Dalam kesempatan ini kami memper-tanyakan sejaumana proses pemekaran Pantai Timur tersebut,” ujar Elainuddin.
Sementara Sekda OKI, Husin, mengaku, pembahasan terkait pemekaran Pantai Timur masih tetap bergulir dan berjalan sesuai aturan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. “Jika ada anggapan bahwa Pemekaran Pantai Timur tidak menjadi prioritas, itu adalah anggapan yang salah. Kami masih intens membahas pemekaran tersebut. Namun memang perlu kajian-kajian yang mendalam terkait pemekaran wilayah pesisir tersebut,” ujarnya.
Menurut Husin, saat ini pemerintah daerah masih mempersiapkan segala akses-akses dalam rangka pemekaran Pantai Timur, agar benar-benar siap dilepas. “Kita juga masih mela ku kan kajian administrasi, teknis dan kewilayahan. Karena perlu ada kajian yang mendalam dan Pantai Timur berbeda dengan DOB lain yang telah di mekarkan. Wilayah ini merupakan wilayah rawa dan lahan gambut. Jangan sampai setelah dimekarkan, malah kita men dapat cemoohan dari pihak lain maupun negara luar,” pungkasnya.
M rohali
Karena selama ini terkesan menghilang dan diduga sengaja diperlambat Pemkab OKI, sebagai kabupaten induk. “Pemekaran Kabupaten Pantai Timur ini bersamaan dengan pemekaran 65 DOB baru yang ada di Indonesia. Entah mengapa, hingga saat ini masih belum direstui pemekarannya. Jangan-jangan Pemkab OKI yang me mang memperlamban pemekaran ini,” tegas anggota DPRD Sumsel dapil III, Imron Bayin, saat melakukan kunjungan kerja ke Pemkab OKI, kemarin.
Politisi Partai Hanura itu mengatakan, surat keputusan pemekaran Pantai Timur menjadi DOB tersebut, sudah dikeluarkan presiden beberapa tahun lalu. Anehnya hingga saat ini wilayah pesisir itu belum juga memisah dari kabupaten induk.
“Kami dan masyarakat pesisir menginginkan pemekaran Pantai Timur segera dilakukan. Sebab jika hanya mengandalkan APBD OKI, maka pembangunan di wilayah tersebut sulit terealisasi. Jika sudah di mekarkan, maka akan ada dana pusat yang diperuntukkan membangun sarana dan prasarana, hal ini dimungkinkan pembangunan wilayah Pantai Timur bisa cepat maju,” bebernya.
Anggota DPRD Sumsel lainnya, Elianuddin HB, juga mempertanyakan kepada Bupati OKI yang diwakili Sekda OKI, Husin, terkait perkembangan pemekaran kabupaten tersebut. “Salah satu aspirasi masyarakat adalah perkembangan pemekaran Kabupaten Pantai Timur. Sebab masyarakat di wilayah itu mempertanyakan dan kami sendiri bingung harus menjawab apa. Dalam kesempatan ini kami memper-tanyakan sejaumana proses pemekaran Pantai Timur tersebut,” ujar Elainuddin.
Sementara Sekda OKI, Husin, mengaku, pembahasan terkait pemekaran Pantai Timur masih tetap bergulir dan berjalan sesuai aturan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. “Jika ada anggapan bahwa Pemekaran Pantai Timur tidak menjadi prioritas, itu adalah anggapan yang salah. Kami masih intens membahas pemekaran tersebut. Namun memang perlu kajian-kajian yang mendalam terkait pemekaran wilayah pesisir tersebut,” ujarnya.
Menurut Husin, saat ini pemerintah daerah masih mempersiapkan segala akses-akses dalam rangka pemekaran Pantai Timur, agar benar-benar siap dilepas. “Kita juga masih mela ku kan kajian administrasi, teknis dan kewilayahan. Karena perlu ada kajian yang mendalam dan Pantai Timur berbeda dengan DOB lain yang telah di mekarkan. Wilayah ini merupakan wilayah rawa dan lahan gambut. Jangan sampai setelah dimekarkan, malah kita men dapat cemoohan dari pihak lain maupun negara luar,” pungkasnya.
M rohali
(ftr)
