Ikut UN, Siswa di Garut Bayar Rp35 Ribu
Minggu, 12 April 2015 - 09:09 WIB
Ikut UN, Siswa di Garut Bayar Rp35 Ribu
A
A
A
GARUT - Ujian Nasional (UN) siswa SMK di Kabupaten Garut, tahun ini dipungut biaya Rp35.000 per siswa. Pungutan itu, menimbulkan tanda tanya dari pengamat pendidikan yang juga Sekjen Garut Governance Watch (G2W) Dedi Rosadi.
“Kami telah menerima laporan bahwa ada pungutan dalam penyelengaraan UN bagi para siswa SMK. Dasar hukumnya apa. Saya pikir pungutan ini tidak jelas, karena penyelenggaran ujian ini ditanggung oleh negara," kata Dedi, Minggu (12/4/2015).
Dari informasi yang dihimpun, setiap sekolah mengalokasikan dana dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk membayar pungutan tersebut. Pungutan itu disetorkan ke Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMK Kabupaten Garut.
“Kepala sekolah yang melapor kepada kami menuturkan, mereka semua dikumpulkan dalam rapat MKKS. Di rapat itu dipaparkan bahwa setiap siswa peserta dikenakan biaya penyelenggaran UN sebesar Rp35.000," terangnya.
Ditambahkan dia, katanya biaya itu untuk operasional UN. Namun, menurutnya hal ini sebagai pelanggaran. Untuk itu, pihaknya mendesak yang berwenang segera melakukan penyelidikan atas temuan ini.
“Jujur, baru sekarang saya tahu ada pungutan seperti ini. Memang sudah sepantasnya pihak berwenang melakukan penyelidikan dalam setiap penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Garut," jelasnya.
Terpisah, Kepala SMK di Kabupaten Garut yang namanya minta dirahasiakan mengakui adanya pungutan itu. Dia menjelaskan, dalam rapat MKKS di salah satu sekolah beberapa waktu lalu, pungutan itu ditujukan untuk membiayai operasional ujian.
“Saya sendiri masih tidak mengerti. Biaya operasional apanya ya? Sebab, semua sudah ditanggung negara, dari mulai proses distribusi soal dan pengawasan. Namun, saya tidak bisa berbuat banyak,” pungkasnya.
“Kami telah menerima laporan bahwa ada pungutan dalam penyelengaraan UN bagi para siswa SMK. Dasar hukumnya apa. Saya pikir pungutan ini tidak jelas, karena penyelenggaran ujian ini ditanggung oleh negara," kata Dedi, Minggu (12/4/2015).
Dari informasi yang dihimpun, setiap sekolah mengalokasikan dana dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk membayar pungutan tersebut. Pungutan itu disetorkan ke Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMK Kabupaten Garut.
“Kepala sekolah yang melapor kepada kami menuturkan, mereka semua dikumpulkan dalam rapat MKKS. Di rapat itu dipaparkan bahwa setiap siswa peserta dikenakan biaya penyelenggaran UN sebesar Rp35.000," terangnya.
Ditambahkan dia, katanya biaya itu untuk operasional UN. Namun, menurutnya hal ini sebagai pelanggaran. Untuk itu, pihaknya mendesak yang berwenang segera melakukan penyelidikan atas temuan ini.
“Jujur, baru sekarang saya tahu ada pungutan seperti ini. Memang sudah sepantasnya pihak berwenang melakukan penyelidikan dalam setiap penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Garut," jelasnya.
Terpisah, Kepala SMK di Kabupaten Garut yang namanya minta dirahasiakan mengakui adanya pungutan itu. Dia menjelaskan, dalam rapat MKKS di salah satu sekolah beberapa waktu lalu, pungutan itu ditujukan untuk membiayai operasional ujian.
“Saya sendiri masih tidak mengerti. Biaya operasional apanya ya? Sebab, semua sudah ditanggung negara, dari mulai proses distribusi soal dan pengawasan. Namun, saya tidak bisa berbuat banyak,” pungkasnya.
(san)
