Paripurna DPRD DKI Tak Akan Berakhir Pemakzulan Ahok
Senin, 06 April 2015 - 15:36 WIB
Paripurna DPRD DKI Tak Akan Berakhir Pemakzulan Ahok
A
A
A
JAKARTA - Sore ini Panitia Hak Angket DPRD DKI Jakarta akan mengelar rapat paripurna untuk menentukan nasib Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Apakah hasil penyelidikan itu Ahok akan dimakzulkan atau hanya mendapatkan teguran.
Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Zaki Mubarak mengatakan, tidak akan ada pelengseran kedudukan Ahok dari DKI I. Karena, penyelidikan itu hanya fokus pada RAPBD DKI Jakarta 2015.
"Bila terkait dengan RAPBD, arahnya adalah kompromi. Saya optimis bahwa paripurna tidak berakhir pemakzulan. Karena masalah krusial sudah relatif selesai," kata Zaki saat dihubungi Sindonews, Senin (6/4/2015).
Menurut dia, APBD DKI 2015 ini ada di tangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Karena, anggaran tahun ini menggunakan pagu 2014 atau Peraturan Gubernur (Pergub).
"Ada di tangan Kemendagri untuk dievaluasi. Sampai saat ini baik legislatif maupun eksekutif merespons dengan positif evaluasi Kemendagri, termasuk penghapusan tunjangan transportasi pegawai Pemprov," tuturnya.
Kemudian, kata dia, anggota Dewan tidak akan melakukan pemakzulan itu lantaran akan terfokus pada masalah serapan anggaran 2014 yang rendah.
"Seperti serapan anggaran yang rendah pada APBD 2014 yang bakal dijadikan peluru DPRD untuk mengkritisi Ahok," tutupnya.
Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Zaki Mubarak mengatakan, tidak akan ada pelengseran kedudukan Ahok dari DKI I. Karena, penyelidikan itu hanya fokus pada RAPBD DKI Jakarta 2015.
"Bila terkait dengan RAPBD, arahnya adalah kompromi. Saya optimis bahwa paripurna tidak berakhir pemakzulan. Karena masalah krusial sudah relatif selesai," kata Zaki saat dihubungi Sindonews, Senin (6/4/2015).
Menurut dia, APBD DKI 2015 ini ada di tangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Karena, anggaran tahun ini menggunakan pagu 2014 atau Peraturan Gubernur (Pergub).
"Ada di tangan Kemendagri untuk dievaluasi. Sampai saat ini baik legislatif maupun eksekutif merespons dengan positif evaluasi Kemendagri, termasuk penghapusan tunjangan transportasi pegawai Pemprov," tuturnya.
Kemudian, kata dia, anggota Dewan tidak akan melakukan pemakzulan itu lantaran akan terfokus pada masalah serapan anggaran 2014 yang rendah.
"Seperti serapan anggaran yang rendah pada APBD 2014 yang bakal dijadikan peluru DPRD untuk mengkritisi Ahok," tutupnya.
(mhd)
